Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR RI melakukan efisiensi anggaran hingga Rp1,3 triliun. Sejumlah pos dilakukan penghematan.
"Jadi harus, pokoknya semua kena efisiensi jadi harus ikat pinggang keras-keras," kata Wakil Ketua DPR Adies Kadir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025.
Menurut Adies, apabila anggaran DPR terus dipangkas bisa sampai menyasar uang gaji. Bahkan untuk gaji anggota dewan sampai pegawai.
"Kita ini kalau sampai apa dibintangi terus sampai bulan Mei bisa-bisa bingung bayar gajian kita juga," ucap Adies.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengaku tidak tahu persis total besaran anggaran sebelum diefisiensikan. Dia menjelaskan anggaran yang dipangkas itu meliputi kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) hingga ke luar negeri.
"Pokoknya perjalanan bagaimana dia mau ke luar negeri, kalau nggak ada angaran," ucap dia.
Selain itu, penghematan anggaran menyasar renovasi gedung. Pos itu masuk dalam anggaran belanja modal.
Menurut Adies, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) tengah pusing karena anggaran perjalanan dipangkas. "Pokoknya perjalanan bagaimana dia mau ke luar negeri kalau nggak ada anggaran. Itu yang BKSAP-BKSAP pusing, ya mau gimana," kata Adies. (M-3)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Bagi ASN yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 100% dianggap tidak pantas mendapatkan kenaikan gaji
KEBIJAKAN pemerintah mengenai pemotongan gaji karyawan swasta atau buruh untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) atau iuran Tapera mendapat penolakan dari berbagai pihak.
MENTERI Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto turut mengomentari soal gaji karyawan yang akan dipotong sebesar 3% untuk iuran Tapera.
LPS menyatakan menyatakan bahwa peraturan terkait iuran kepesertaan Tapera bagi pegawai swasta akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan tren tabungan di bawah Rp100 juta.
Ketum Apindo meminta pemerintah untuk mengkaji kembali perihal aturan pemotongan gaji karyawan swasta atau buruh untuk simpanan Tapera
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved