Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Mahkamah Agung Sunarto mengatakan bahwa lembaganya menjatuhkan sebanyak 244 sanksi disiplin bagi insan peradilan sepanjang 2024 dalam rangka menegakkan integritas.
Sunarto dalam pidatonya pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2024 di Gedung MA, Jakarta, Rabu (19/2), menjelaskan bahwa sebanyak 244 sanksi disiplin itu terdiri atas 94 sanksi berat, 41 sanksi sedang, dan 109 sanksi ringan.
"Instrumen reward and punishment (penghargaan dan hukuman) menjadi aspek penting dalam mewujudkan integritas. Berkaitan dengan ini, sepanjang tahun 2024, MA telah menjatuhkan 244 sanksi disiplin,” katanya.
Sunarto tidak merinci pihak yang dijatuhi sanksi disiplin tersebut. Namun, dilihat dari laman Badan Pengawasan MA, sanksi disiplin tidak hanya dijatuhkan kepada hakim, tetapi juga panitera, sekretaris, juru sita, hingga pejabat struktural dan fungsional.
Menurut Sunarto, aspek integritas merupakan kunci utama dalam membangun lembaga peradilan yang berkualitas. Integritas diyakini menjadi pendorong bagi MA untuk melakukan perbaikan berkelanjutan melalui fungsi pengawasan.
Guna menegakkan integritas pada tahun 2024, MA menunjuk 27 satuan kerja untuk menerapkan Sistem Manajemen Antipenyuapan. Dari jumlah itu, 16 pengadilan di antaranya telah memenuhi syarat dan 11 pengadilan lainnya belum.
Selain itu, MA juga membuka berbagai kanal pengaduan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengawasan MA. Jumlah pengaduan yang tercatat pada sistem tersebut sepanjang tahun 2024 mencapai 4.318 aduan.
"Sebanyak 4.146 pengaduan atau 96,02 persen telah selesai diproses, sedangkan sebanyak 172 pengaduan masih dalam proses penanganan," ucap Sunarto.
Selain penguatan fungsi pengawasan, MA juga terus melakukan penguatan fungsi administrasi, termasuk aspek sumber daya manusia guna memastikan berjalannya tugas pokok dan fungsi.
Dijelaskan Sunarto, MA sepanjang tahun 2024 telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi 7.269 orang dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas hakim maupun aparatur peradilan.
"Meliputi kompetensi bidang teknis sebanyak 3.027 orang dan kompetensi bidang manajemen kepemimpinan sebanyak 4.242 orang," katanya.
Selain itu, MA juga telah menyelenggarakan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu bagi 1.456 orang yang terdiri atas 925 calon hakim peradilan umum, 362 calon hakim peradilan agama, 144 calon hakim peradilan tata usaha negara, dan 25 calon hakim peradilan militer.
Menurut Sunarto, kinerja pengelolaan sumber daya manusia di MA telah dibuktikan dengan sejumlah penghargaan yang diterima, termasuk dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
"Dalam pengelolaan data sumber daya manusia, MA menerima penghargaan dari BKN atas keberhasilan melakukan percepatan penyelesaian disparitas data pegawai di lingkungan instansi pusat. MA juga menerima Piagam Penghargaan Penerapan Sistem Merit dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2023 dari KASN," katanya. (Ant/P-3)
Kota Bontang menjadi rujukan Mahkamah Agung dalam menyusun Ranperma pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian ASN melalui pendekatan humanis.
Materi pelatihan akan berbasis pada kasus-kasus yang ditangani KPK, sehingga para peserta dapat memahami secara konkret modus dan risiko tindak pidana korupsi di sektor peradilan.
Kejagung menegaskan akan terus melakukan pendalaman untuk mencari bukti terkait kasus ini.
Menteri Hukum RI telah mengesahkan pendaftaran Kepengurusan INI KLB Bandung di bawah kepemimpinan Irfan Ardiansyah.
Jupriyadi mengusulkan perlunya parameter yang jelas mengenai kriteria ‘kekhilafan hakim’ atau ‘kekeliruan yang nyata’ untuk membedakannya dengan alasan kasasi.
Mahkamah Agung menolak gugatan BYD terkait merek DENZA dan memenangkan Worcas Group. Putusan ini mempertegas prinsip first-to-file di Indonesia.
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah hormati putusan Mahkamah Agung (MA) soal kasasi yang diajukan jaksa dalam perkara Delpedro Marhaen
Prinsip utama dalam rekrutmen ini adalah kesetaraan atau equal recruitment tanpa membedakan latar belakang peserta.
Ia membandingkan jumlah tersebut dengan periode sebelumnya yang mencapai 183 pendaftar di akhir masa seleksi.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Putusan kasasi ini menjadi bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional tiap warga negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved