Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 dijadwalkan dilantik di Jakarta, Kamis (20/2). Mereka telah mendapatkan tanda kepangkatan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salah satu kepala daerah tersebut, yakni Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terpilih Mudyat Noor-Abdul Waris Muin.
"Kami sudah dapat tanda kepangkatan resmi dari Kemendagri," terang Mudyat Noor ketika dihubungi dari Penajam, Rabu, sedang berada di Jakarta mengikuti rangkaian kegiatan sebelum pelantikan kepala daerah periode 2025-2030 tersebut.
Para kepala daerah itu juga telah melakukan registrasi dan cek kesehatan, dan dilanjutkan rangkaian kegiatan pelantikan.
Sebelumnya diberitakan bahwa polisi akan menerapkan rekayasa lalu lintas saat berlangsungnya kegiatan pelantikan 481 kepala daerah terpilih di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2).
"Menjamin Kamseltibcar Lantas (keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas) yang aman dan nyaman bagi warga masyarakat yang akan melintas objek pada kegiatan pelantikan kepala daerah," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman kepada wartawan, Selasa (18/2).
Latif mengatakan rekayasa lalu lintas akan diterapkan sejak pukul 06.00 WIB pagi. Pihak kepolisian meminta masyarakat untuk mencari alternatif jalan lain selama pelaksanaan pelantikan.
"Mewujudkan Kamseltibcar Lantas yang kondusif pada saat pelaksanaan kegiatan pelantikan kepala daerah, sehingga menambah kepercayaan masyarakat untuk peningkatan citra Polri," ujarnya. (Ant/Fik/H-4)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved