Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANALIS Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti keputusan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengkaji ulang proyek strategis nasional (PSN) era Joko Widodo.
Menurut Hensa, keputusan Prabowo untuk mengkaji ulang PSN era Jokowi bukan sebagai upaya sang presiden menjauhi Jokowi.
“Ini bukan tentang apakah Prabowo ingin menjauhi Jokowi, ataukah ini adalah eranya Pak Jokowi ditinggalkan oleh Pak Prabowo. Bukan begitu,” kata Hensa kepada wartawan.
Ia melihat, setiap presiden yang berkuasa pasti memiliki program-program yang diprioritaskan.
Program-program tersebut juga, kata Hensa, pasti akan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, seperti finansial dan kebutuhan negara.
“Saya yakin setiap program pemerintah selalu ada masanya. Jadi pada saat masa Presiden Jokowi, ya PSN-nya harus seperti itu. Harus seperti yang sudah ditetapkan,” kata Hensa.
“Tapi kan perkembangannya tentunya berbeda dengan era Pak Prabowo. Bisa macam-macam pertimbangannya. Bisa tentang finansial, bisa tentang keadilan, bisa tentang kebutuhan, jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan negara. Dan evaluasi itu harus kita apresiasi,” lanjutnya.
Hensa berharap, Prabowo dapat menetapkan program-program yang terbaik untuk membangun Indonesia ke depannya.
Ia pun melihat, evaluasi ini tak serta merta menandakan bahwa komunikasi antara keduanya memburuk.
“Bisa saja PSN yang sudah ditetapkan oleh Pak Jokowi diteruskan, atau mungkin ditunda. Ini memang tergantung dari situasi negara,” ujar Hensa.
“Saya yakin walaupun nanti keputusannya ditunda, itu bukan berarti komunikasi antara Presiden ke-7 dan ke-8 ini memburuk, menurut saya tetap baik,” lanjutnya.
Hensa pun meyakini bahwa Jokowi tidak akan kecewa jika Prabowo mengevaluasi PSN-PSN yang ia canangkan.
Menurutnya, Jokowi sebagai mantan presiden pun akan memaklumi keputusan Prabowo demi kemaslahatan bangsa,
“Saya yakin Pak Jokowi juga tidak akan marah dan kecewa bila ada keputusan-keputusan menunda PSN bila nanti Pak Prabowo menginstruksikan demikian atau memutuskan demikian,” pungkas Hensa. (Z-1)
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengapresiasi pembangunan 13 proyek hilirisasi II oleh BPI Danantara dan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (29/4), berikut daftarnya
DINAS Pertanian dan Perikanan Pekanbaru memastikan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto di Kota Pekanbaru pada momen Idul Adha 1446 H dalam kondisi sehat. Sapi simental berbobot nyaris 1 ton
Syahganda menyebut penunjukan Jumhur sebagai awal ‘pertarungan baru’, terutama dalam menghadapi kekuatan oligarki yang dinilai merusak lingkungan.
Partai Ummat juga menyerukan Kementerian Hukum menjaga independensi sebagai lembaga eksekutif yang seharusnya memberikan pelayanan.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembangunan flyover di Bekasi guna mencegah kecelakaan kereta api. Anggaran Rp4 triliun disiapkan untuk 1.800 titik.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved