Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PDI Perjuangan menegaskan bahwa posisi politiknya dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukanlah oposisi. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, posisi itu sudah ditanamkan pihaknya beberapa hari sebelum Prabowo dilantik sebagai Presiden ke-8 RI pada 20 Oktober lalu.
Menurut Basarah, ia ditugaskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menyampaikan pesan ke Prabowo lewat Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Salah satu pesan yang dititipkan Megawati ke Basarah saat itu adalah penegasan bahwa PDI Perjuangan tidak menganut sistem pemerintahan presidensial.
"Oleh karena itu, kita tidak mengenal istilah oposisi, apalagi menggunakan sistem oposisi," kata Basarah saat ditemui usai acara HUT ke-52 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat (10/1).
Bagi Megawati, lanjutnya, esensi filsafat negara Pancasila adalah gotong royong. Dengan demikian, PDI Perjuangan bakal menjalankan prinsip gotong royong selama pemerintahan Prabowo berjalan.
Basarah menegaskan, konsekuensi logis dari prinsip itu adalah, pihaknya bakal bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo, meskipun tidak mengirimkan kader atau anggota PDI Perjuangan sebagai menteri di Kabinet Merah Putih.
Sejak 10 tahun terakhir, PDI Perjuangan merupakan partai pemenang pemilu presiden setelah berhasil membawa Joko Widodo memenangkan kontestasi Pilpres 2014 dan 2019. Selama 2004 sampai 2014, saat kontestasi Pilpres 2004 dan 2009 dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PDI Perjuangan berada di luar pemerintah.
Menurut Basarah, posisi PDI Perjuangan di era pemerintahan Prabowo dan SBY berbeda. Pasalanya, Megawati dan Prabowo memilki hubungan persahabatan yang panjang dan baik. Basarah tidak menjelaskan hubungan Megawati dan SBY, baik saat 2004-2014 ataupun saat ini.
Namun, hubungan Megawati dan SBY selama ini dikenal dingin, utamanya setelah SBY memutuskan maju sebagai calon presiden pertama kali pada Pilpres 2004. Sebab, saat itu SBY merupakan anak buah Megawati karena menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
"Posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu (dengan prinsip gotong royong terhadap pemerintah Prabowo), tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan SBY pada 2004-2014 yang lalu," jelas Basarah.
Direktur Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana, berpendapat bahwa PDI Perjuangan merupakan satu dari sedikit partai politik di Indonesia yang mampu bertahan sejak era Orde Baru sampai saat ini.
Namun, arah politik PDI Perjuangan selama kepemimpinan Megawati berbeda dibanding dengan Partai Golkar yang juga sama-sama partai tua. Saat kalah dalam kontestasi pilpres, misalnya, PDI Perjuangan disebutnya enggan masuk dalam pemerintahan.
Itu, sambung Aditya, berbeda dengan Golkar yang memegang prinsip untuk tetap berada dalam pemerintahan, sekalipun jagoan yang diusung saat pilpres kalah.
"Golkar itu clear orientasinya, harus menjadi part of government. PDI-P enggak demikian. Dia akan jadi bagian dari kekuasaan kalau dia menang," tandas Aditya. (J-2)
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengapresiasi pembangunan 13 proyek hilirisasi II oleh BPI Danantara dan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (29/4), berikut daftarnya
DINAS Pertanian dan Perikanan Pekanbaru memastikan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto di Kota Pekanbaru pada momen Idul Adha 1446 H dalam kondisi sehat. Sapi simental berbobot nyaris 1 ton
Syahganda menyebut penunjukan Jumhur sebagai awal ‘pertarungan baru’, terutama dalam menghadapi kekuatan oligarki yang dinilai merusak lingkungan.
Partai Ummat juga menyerukan Kementerian Hukum menjaga independensi sebagai lembaga eksekutif yang seharusnya memberikan pelayanan.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembangunan flyover di Bekasi guna mencegah kecelakaan kereta api. Anggaran Rp4 triliun disiapkan untuk 1.800 titik.
Kekhawatiran itu muncul seiring dampak lanjutan dari konflik di kawasan, termasuk lonjakan harga minyak dunia akibat terganggunya jalur distribusi energi.
Presiden ke-6 RI SBY mendesak PBB segera menghentikan misi UNIFIL atau merelokasi pasukan usai gugurnya 3 prajurit TNI. Simak analisis SBY soal kondisi "War Zone" di Libanon.
PENGAMAT Komunikasi Politik menyebut peremuan Anies Baswedan dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas bukan sekadar halalbihalal biasa
Tradisi berdiskusi dengan para pemimpin terdahulu akan berdampak pada kualitas keputusan yang diambil. Dengan mempertimbangkan berbagai masukan.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved