Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pidato politiknya saat perayaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).
Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan Megawati menyampaikan terima kasih kepada Prabowo dan Majelis MPR RI atas pemulihan nama baik Sukarno sebagai Presiden pertama.
“Saya selalu menyimak Pidato Ibu Mega, mulai dari Kongres Luar Biasa PDI di Bulan Desember 1993 sampai sekarang menjadi PDIP, Ibu Mega selalu tersentuh hati beliau saat berbicara dua hal, pertama tentang cita cita Indonesia Raya, dan kisah perjuangan politik Bung Karno yang di akhir kekuasaannya diperlakukan bak pesakitan politik,” ungkap Said, Jumat (10/1).
Dicabutnya Ketetapan XXXIII/MPRS/1967 terkait Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Sukarno. Itu memulihkan nama baik Bung Karno atas tuduhan dianggap memberikan keuntungan atas Gerakan G 30 S 1965, dan melindungi tokoh tokoh yang terlibat dalam gerakan tersebut.
“Saya menangkap pesan yang mendalam, kenapa Ibu Mega menyampaikan rasa terima kasih yang tulus tersebut dengan penuh haru. Pertama, pencabutan TAP MPR No XXXIII/MPR/1967 yang memulihkan nama baik Bung Karno dapat beliau perjuangkan, dan justru didukung oleh Presiden Prabowo yang nota bene bukan kader PDI Perjuangan,” ujarnya.
Said mengemukakan setelah diberhentikan dari presiden, Bung Karno diperlakukan sebagai tahanan kota, beliau dijauhkan dari keluarganya, dan tidak mendapatkan perawatan kesehatan sebagaimana selayaknya sebagai proklamator dan mantan presiden.
Di akhir hayat, Said menuturkan Sukarno wafat dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Bahkan, Sukarno merasakan kesakitan akibat kerusakan ginjal, dan sengaja tidak diberikan pertolongan medis yang semestinya.
“Selain itu, anak anak Bung Karno, termasuk Ibu Mega menghadapi berbagai tekanan, dan pembatasan politik di masa orde baru. Orde baru juga melakukan de-Soekarnoisasi, atau pelarangan atas penyebaran ajaran ajarannya secara sistematis,” paparnya.
“Sejarah itu tersimpan kuat dalam memori Ibu Mega. Saking kuatnya ingatan itu, maka ketika MPR mencabut TAP MPR NoXXXIII/MPR/1967, rasa haru dan terima kasih itu beliau ucapkan kembali,” tambahnya.
Tanpa andil Presiden Prabowo dan seluruh Pimpinan MPR, serta dukungan seluruh elemen rakyat, Said menuturkan mustahil TAP MPR yang menyangkutkan Sukarno dengan G 30 S 1965 itu bisa dihapuskan.
Said juga menilai Megawati ingin menghindari konflik kepentingan, khususnya disaat dirinya menjabat sebagai Presiden, namun tidak sesegera mungkin memulihkan nama baik Bung Karno.
“Apalagi keadaan ekonomi dan keamanan nasional saat itu sedang tidak baik baik saja. Sepertinya beliau ingin memberikan keteladanan, jangan mementingkan keluarga meskipun itu penting, disaat negara sedang membutuhkan tanggung jawab lain yang lebih priotas,” tandasnya. (P-5)
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengapresiasi pembangunan 13 proyek hilirisasi II oleh BPI Danantara dan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (29/4), berikut daftarnya
DINAS Pertanian dan Perikanan Pekanbaru memastikan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto di Kota Pekanbaru pada momen Idul Adha 1446 H dalam kondisi sehat. Sapi simental berbobot nyaris 1 ton
Syahganda menyebut penunjukan Jumhur sebagai awal ‘pertarungan baru’, terutama dalam menghadapi kekuatan oligarki yang dinilai merusak lingkungan.
Partai Ummat juga menyerukan Kementerian Hukum menjaga independensi sebagai lembaga eksekutif yang seharusnya memberikan pelayanan.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembangunan flyover di Bekasi guna mencegah kecelakaan kereta api. Anggaran Rp4 triliun disiapkan untuk 1.800 titik.
Indonesia yang timpang dan terbelah terjadi akibat eksploitasi sumber kekayaan alam yang tak pernah terdistribusikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi sampai saat ini masih terdapat kekeliruan dalam pemahaman sejarah di kalangan masyarakat terkait yang didalilkan dalam TAP MPRS Nomor XXXIII/1967.
Keterkaitan antara Presiden Soekarno dan G30S/PKI menjadi perdebatan panjang dalam sejarah Indonesia. Tapi apakah kabar itu benar?
MEGAWATI Soekarnoputri menceritakan pengalamannya saat menjadi delegasi termuda dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) I di Beograd.
Sosok pemimpin, menurut Encik, harus berani dan bisa mengabdi, di mana mengabdi merupakan cerminan dari melayani bangsa dan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved