Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menanggapi terkait usulan biaya haji 2025 yang saat ini tengah menjadi bahasan, khususnya dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Haji DPR.
Gus Yahya menjelaskan salah satu faktor utama yang mempengaruhi biaya haji adalah nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap riyal menjadi aspek yang sangat menentukan besaran biaya yang harus ditanggung jamaah.
"Sebenarnya perubahan harga di Arab Saudi itu tidak terlalu signifikan. Harga-harga bahan pokok di sana relatif stabil. Masalahnya ada pada nilai tukar rupiah terhadap riyal yang berubah-ubah. Jadi, biaya dalam rupiah naik bukan karena harga di Arab Saudi, tetapi karena fluktuasi nilai tukar," kata Gus Yahya di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).
Ia menekankan persoalan ini bukan sekadar soal efisiensi manajemen dalam pengelolaan haji, tetapi juga terkait dengan kinerja ekonomi nasional secara lebih luas. Menurutnya, stabilitas nilai tukar mencerminkan kondisi perekonomian secara keseluruhan yang berdampak pada biaya yang harus dikeluarkan jemaah haji.
Gus Yahya berharap pemerintah dan DPR dapat menetapkan biaya yang meringankan para jamaah yang ingin pergi haji.
"Kita harus memahami bahwa ini bukan hanya soal manajemen yang efisien, tetapi juga kinerja ekonomi nasional. Pemerintah dan DPR perlu bekerja sama untuk menetapkan biaya haji yang paling meringankan bagi jamaah, sejalan dengan situasi ekonomi yang ada," ujarnya.
Gus Yahya juga menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah bersama DPR akan berupaya sebaik mungkin dalam menentukan besaran biaya haji.
Baginya, yang terpenting adalah memastikan kebijakan tersebut dapat memberikan keringanan bagi jamaah, mengingat ibadah haji adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu secara finansial. (Fik/I-2)
Ia mengatakan, pengurangan nominal subsidi imbas pemangkasan dana transfer dari pemerintah hingga Rp15 triliun.
Seluruh keputusan dalam muktamar harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu.
Saifullah Yusuf menyatakan aspirasi Ketua PWNU se-Indonesia terkait waktu pelaksanaan muktamar selaras dengan keputusan internal organisasi.
DESAKAN agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera menggelar muktamar NU terus menguat. Kali ini, Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia mendesak muktamar
PBNU usulkan pendekatan proporsional terkait wacana pelarangan vape. Fokus pada edukasi dan pengawasan distribusi untuk cegah penyalahgunaan narkotika.
Gus Fahrur memberikan dukungan penuh terhadap segala upaya pemberantasan narkoba.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf melakukan pertemuan dengan Kuasa Usaha ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved