Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin memberikan ancaman untuk menindak anak buahnya. Hal itu disampaikan langsung oleh Burhanuddin di hadapan para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri saat memberikan pengarahan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024.
Mulanya, Burhanuddin mengingatkan bawahannya untuk tidak hanya bekerja pada saat penindakan kasus, proses pemberkasan, sampai putusan dibacakan oleh pengadilan. Namun, ia juga memerintahkan anak buahnya untuk terlibat memperbaiki sistem pada institusi tempat korupsi tersebut terjadi.
"Setelah penindakan, berikan mereka perbaikan sistemnya," terang Burhanuddin di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis (7/11).
"Kajati, Kajari sanggup? Lakukan itu. Dan apabila kalian tidak memerhatikan apa yang saya sampaikan, kalian justru yang saya akan tindak," sambungnya.
Burhanuddin mengingatkan, perkara korupsi di Tanah Air semakin memperhatikan. Bahkan, ia mengingatkan pernyataan yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto bahwa telah terjadi kebocoran sebesar 30% dari total anggaran.
Ia menegaskan, institusi kejaksaan memiliki unsur yang dapat membantu pemerintah untuk melakukan pendampingan, termasuk audit hukum. Menurut Burhanuddin, pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri sendiri.
"Seorang pimpinan di daerah atau di manapun, seorang pimpinan unit kerja, kalau pimpinannya bersih, yakinlah anak buah kalian akan takut melakukan perbuatan tercela. Tapi kalau pimpinan unit kerjanya korup di bawah adalah rampok ingat itu," pungkasnya. (P-5)
Alipudin mengatakan hingga akhir 2024, BPJS Kesehatan telah mencatatkan 277 juta peserta atau mencakup sekitar 98,67% dari populasi Indonesia.
BWF seharusnya fokus pada perbaikan aspek-aspek yang lebih mendasar untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik pertandingan.
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved