Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan pihaknya akan memanggil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai pada Kamis (31/10).
"Besok jam 10 insya Allah Pak Natalius Pigai (rapat dengan Komisi XIII DPR RI)," kata Willy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).
Willy mengaku pihaknya tak hanya mendalami soal pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang meminta tambahan anggaran hingga Rp2 triliun. Sebelumnya Pigai menyatakan kementeriannya yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dana Rp20 triliun untuk bisa membangun HAM di Indonesia.
"Soal anggaran saya mau bangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM," jelasnya dikutip di laman X @nataliusPigai2, Rabu (23/10).
Willy mengatakan pihaknya akan mendalami bagaimana tugas dan fungsi Kementerian HAM agar tidak tumpang tindih dengan lembaga lainnya.
"Tentu tugas kita lebih dalam, kalau hanya merespons hal yang sensasional kita juga melihat kelembagaan ini baru, kita harus melihat strukturisasinya, bagaimana tupoksinya, supaya tidak overlapping dengan Komnas HAM maka kami undang mereka pagi," kata Willy.
Selain itu, kata Willy, Komisi XIII DPR RI akan rapat bersama Komnas HAM dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia berkata, pihaknya akan mendalami kebutuhan mitra Komisi XIII DPR RI.
"Besok kita cek ombak kebutuhan beliau apa sih, tapi kan tugas kita DPR ini kan pengawas sebagai mitra kerja yang menetapkan anggaran. Kita tanya kebutuhan beliau," katanya. (M-4)
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bakal menggelar rapat kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, lusa atau Rabu (30/10).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved