Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya akan mendalami permintaan anggaran Rp20 triliun yang disampaikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.
Willy mengatakan Natalius memiliki pertimbangan sendiri menyampaikan keinginan anggaran hingga Rp20 triliun tersebut. Ia mengatakan DPR akan melihat untuk apa saja anggaran tersebut akan digunakan oleh Pigai.
"Tentu Pak Natalius punya pertimbangan, punya referensi sendiri. Kita tunggulah nanti. Kami juga belum bisa merespon apa-apa. Karena Rp20 triliun itu konsiderannya apa saja. Apa yang akan didalami ini. Apa-apa saja yang mau beliau kerjakan. Tentu kita harus lihat," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).
Willy mengatakan permintaan anggaran itu harus ditelaah lebih lanjut untuk mengetahui penggunaannya tidak tumpang tindih dengan kementerian lainnya.
"Kami di DPR ini tugasnya kan melakukan itu secara lebih mendalam. Kita tunggu aja apa yang kemudian. Kan kadang-kadang juga ada impresi mungkin dari beliau. Kita tunggu aja dan kita husnudzon aja apa yang akan menjadi kebutuhan beliau atau kementeriannya sudah ada sendiri," katanya.
"Dan tentu kita harus benar-benar melihat ya human rights itu spektrumnya luas kan. Luas, sangat luas kan. Tentu dia juga dibagi berdasarkan kementerian-kementeriannya. Pendidikan, kesehatan, hak dasar manusia," katanya.
Lebih lanjut, Willy mengatakan pihaknya akan mengundang Menteri HAM Natalius Pigai pada pekan depan. "Menteri HAM kita akan undang hari Senin. Nanti kita tanya," katanya.
Sebelumnya Pigai menyatakan kementeriannya yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dana Rp20 triliun untuk bisa membangun HAM di Indonesia. "Soal anggaran saya mau bangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM," jelasnya dikutip di laman X @nataliusPigai2, Rabu (23/10). (Faj/I-2)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Di dalam negeri, undang-undang ini akan menjadi payung pengakuan dan perlindungan terhadap profesi yang selama ini dipandang miring dan kerap terjerat dalam logika subordinasi.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya mengkritik tuntutan hukuman mati Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) Sea Dragon terkait kasus penyelundupan 2 ton sabu di perairan Tanjung Balai Karimun.
Bisa jadi kata cemooh berasal dari kata ini; atau setidaknya memiliki nalar dan rasa yang sebangun.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta pemerintah untuk menggratiskan layanan penerbitan kembali dokumen penting korban banjir dan longsor di wilayah Sumatra.
Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya menilai putusan MK tersebut sebagai langkah progresif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved