Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai nama calon menteri pada kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto erat kaitannya dengan balas jasa dalam pilpres lalu dan adanya intervensi Joko Widodo.
Dedi mengatakan secara umum tidak ada yang menonjol dan meyakinkan dari nama-nama yang datang ke kediaman Prabowo di Kertanegara. Nama-nama yang muncul masih didominasi tokoh politik, sekaligus anggota kabinet era Jokowi.
Ia mencermati beberapa nama memang memiliki kinerja yang baik selama menjadi menteri di era Presiden Jokowi. Namun, ada beberapa nama yang kinerjanya disorot tetapi tetap dipanggil oleh Prabowo.
"Beberapa nama mungkin cukup baik, dan tidak membuat gaduh, semisal Tito Karnavian, Sri Mulyani. Tetapi nama lain seperti Wahyu Sakti Trenggono, Yaqut Cholil Qoumas, ini dua nama meresahkan, bahkan Yaqut potensial gagal selenggarakan haji kemarin bahkan potensial ada tindakan korupsi dalam hal itu. Semestinya tidak lagi digunakan Prabowo," kata Dedi, kepada Media Indonesia, Selasa (15/10).
Selain itu, ia juga menyoroti nama Raja Juli Antoni dan Bahlil Lahadalia yang dipanggil Prabowo untuk menjadi menteri sementara kinerjanya belum memuaskan. Ia menduga sangat mungkin Jokowi memiliki andil menitipkan nama mereka ke Prabowo.
"Termasuk Raja Juli Antoni, sejauh ini bahkan posisi Wamen di kementerian yang dipimpin AHY itu sama sekali tidak diperlukan. Bahlil untuk kondisi saat ini miliki kekuatan cukup besar, selain loyalis Jokowi ia juga membawa gerbong Golkar, sehingga mustahil ia tidak masuk kabinet," katanya.
Maka dari itu, Dedi mengaku secara umum memang ada sosok yang memiliki kapasitas untuk menjadi menteri. Namun, di sisi lain ada beberapa nama yang masih terkait dengan balas jasa dan intervensi Jokowi.
"Dari seluruh nama ada semacam kesan antiklimaks, tokoh dengan kapasitas bagus mungkin ada, tetapi tidak terjamin bebas dari intervensi Parpol, bahkan intervensi Jokowi. Nuansa kabinet ke depan tidak jauh berbeda dengan kabinet Jokowi, kental muatan balas jasa pada pihak-pihak yang berkontribusi pada pemenangan Pilpres," katanya. (M-4)
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengapresiasi pembangunan 13 proyek hilirisasi II oleh BPI Danantara dan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (29/4), berikut daftarnya
DINAS Pertanian dan Perikanan Pekanbaru memastikan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto di Kota Pekanbaru pada momen Idul Adha 1446 H dalam kondisi sehat. Sapi simental berbobot nyaris 1 ton
Syahganda menyebut penunjukan Jumhur sebagai awal ‘pertarungan baru’, terutama dalam menghadapi kekuatan oligarki yang dinilai merusak lingkungan.
Partai Ummat juga menyerukan Kementerian Hukum menjaga independensi sebagai lembaga eksekutif yang seharusnya memberikan pelayanan.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembangunan flyover di Bekasi guna mencegah kecelakaan kereta api. Anggaran Rp4 triliun disiapkan untuk 1.800 titik.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved