Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Politisi Partai Golkar yang juga Anggota DPR RI Terpilih 2024-2029, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, secara de facto, Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini sudah bisa digunakan sebagai ibu kota baru.
Itu ditandai oleh Presiden Joko Widodo yang sudah berkantor di IKN selama 40 hari hingga 20 Oktober 2024 mendatang. Meski Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota belum ditandatangani, menurutnya itu tidak menjadi masalah.
"Walaupun Keppres IKN belum keluar, secara de facto sudah digunakan itu (IKN) sebagai ibu kota, pusat pemerintahan. Pemerintahan itu sudah mulai dijalankan di sana," kata Doli.
Baca juga : Jokowi: Daerah di Sekitar IKN harus Suplai Bahan Pangan ke Ibu Kota Baru
Menurutnya, Keppres pemindahan ibukota itu hanya untuk menguatkan status de facto bahwa IKN sudah secara resmi menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara.
Doli mengingatkan proses pemindahan ibukota baru negara ini bukan perkara mudah. Di dalam Undang-Undang IKN sudah dijelaskan bahwa pembangunan akan selesai secara bertahap hingga 2045 mendatang.
"Undang-undang itu menjelaskan butuh 23 tahun, jadi sempurnanya pemindahan ibukota itu 2045," imbuh dia.
Doli berharap pembangunan IKN bisa memberi dampak yang signifikan terutama dari aspek ekonomi.
"Memang awalnya ada perdebatan, tapi nanti kalau sudah jadi, insya Allah IKN bisa dinikmati oleh semua orang," pungkasnya. (Z-11)
Keluarga Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta menggelar seminar nasional bertajuk Beyond Construction in Indonesia (Operation and Maintaining Infrastructure in Ibu Kota Nusantara).
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Kepastian anggaran menyusul terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pemerintah pusat.
Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas Ilegal Otorita IKN memprioritaskan penanganan terhadap berbagai bentuk aktivitas ilegal seperti penambangan, pembukaan lahan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus mencerminkan arah baru pembangunan Indonesia.
DESAIN pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), akhirnya ditandatangani Presiden RI Prabowo Subianto.
Muzani menyampaikan kekagumannya itu saat berkunjung ke Kantor Otorita IKN dan bertemu dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Senin (20/4).
Pembangunan Kampus Nusantara 1 yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara telah memasuki tahap awal dengan satu tower yang telah berdiri.
OTORITA Ibu Kota Nusantara (IKN) memaksimalkan pemberian edukasi pada masyarakat agar terbebas dari penyebaran malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD).
BPBD PPU memperingatkan warga di sekitar IKN dan Sepaku untuk waspada terhadap serangan buaya muara. Sudah ada dua korban jiwa di awal tahun 2026.
PENGGUNA jalan lintas antar provinsi di daerah terdekat Ibu Kota Nusantara (IKN) sekitar Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), mengeluhkan jalan yang rusak
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved