NEWSTICKER

Presiden Ogah Tanggapi UU Watimpres

Fetry Wuryasti

24/9/2024 12:44

Presiden Ogah Tanggapi UU Watimpres — Presiden Joko Widodo .(MI/Ramdani)

PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) enggan memberikan tanggapan tentang DPR RI yang mengesahkan Undang-Undang (UU) Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).

Dia katakan, hal itu menjadi wewenang pada pemerintah Prabowo Subianto nanti.

"Urusan itu, urusan pemerintahan baru, saya tidak mau komentar," kata Jokowi di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, Selasa (24/9).

Dalam pertemuannya dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Sabtu (21/9) , Jokowi menegaskan, mereka tidak membahas soal UU Watimpres. "Ndak, ndak," kata Jokowi.

Sebelumnya, revisi UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi UU telah disahkan oleh DPR RI pada Rapat Paripurna ke-7 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/9). (J-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Eksa

Berita Lainnya

Istana: Ada Rencana Pertemuan Presiden Prabowo, Jokowi, dan SBY
21/3/2026 17:02
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
Sidang Gugatan Ijazah Jokowi: Wartawan dan Akademisi Ungkap Kejanggalan di Lapangan
20/1/2026 17:34
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Pakar Hukum Soroti Keanehan Arsip Ijazah Jokowi di UGM dan KPU Solo
19/11/2025 18:35
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
Prabowo Minta Dikritik, Pengamat: Ingin Beda dari Jokowi
17/8/2025 20:48
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Tom Lembong Ungkit Kebijakan Impor Gula telah Disetujui Jokowi dan Lintas Kementerian
09/7/2025 17:12
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
Sinyal Jokowi Gabung PSI, Golkar Sebut Punya Kalkulasi Politik Sebelum Menentukan
27/3/2025 13:52
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Anggota DPR Desak Kemendagri dan Kemenhub Evaluasi Regulasi Perlintasan Kereta Usai Kecelakaan Maut di Bekasi
29/4/2026 16:59
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Legislator Desak Evaluasi Sistem Keselamatan Kereta Usai Tabrakan KRL dan Argo Bromo Anggrek di Bekasi
29/4/2026 16:30
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
Kecelakaan Kereta Bekasi Timur, DPR: Harus Ada Pembenahan Sistem Transportasi
29/4/2026 11:05
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
KPK Dorong Revisi UU Parpol, DPR Singgung Kaderisasi dan Keuangan Partai
28/4/2026 18:15
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Kontroversi Usulan KPK: Ketua Umum Parpol Hanya 2 Periode, NasDem Angkat Bicara
28/4/2026 17:45
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
DPR Tekankan Pentingnya Percepat Implementasi Ketahanan Energi
28/4/2026 11:31
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.