Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Penambahan jumlah badan dan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran berdampak pada kemungkinan penambahan komisi di DPR. Hal ini menurut
Ketua DPR Puan Maharani bisa terjadi dan sekarang DPR sedang menggodok penambahan komisi tersebut.
"Sedang kita matangkan dan kita diskusikan secara lebih matang lagi," ujarnya, Sabtu (21/9) di Jakarta.
Dengan adanya keleluasaan presiden untuk menentukan jumlah kementerian di kabinetnya maka dibutuhkan komisi baru sebagai mitra pemerintah nantinya.
Baca juga : DPR Setujui Aturan Pemberian Penghargaan kepada Anggota
"Dengan adanya rencana penambahan kementerian tentu saja kemungkinan nanti akan penambahan komisi di DPR RI untuk bisa adanya mitra di DPR RI terkait dengan kementerian tersebut," terangnya.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, jumlah komisi di DPR berpotensi bertambah pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya wacana penambahan ataupun pembentukan kementerian baru pada pemerintahan selanjutnya.
Saat ini DPR RI memiliki sebelas alat kelengkapan dewan yang membidangi berbagai sektor dan masing-masing bermitra dengan kementerian-lembaga.
“Ya bisa jadi (jumlah komisi DPR bertambah) karena itu pasti akan disesuaikan dengan portofolio kementerian yang disusun dalam pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran,” ujar Ace kemarin. (Sru/P-2)
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) pada Jumat (23/1) pagi waktu setempat.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Transformasi digital di DPD RI bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh.
rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia.
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved