Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BERBAGAI temuan Pansus Angket Haji DPR kian menguatkan dugaan penyimpangan kuota haji tambahan. Anggota Pansus Angket Haji DPR Wisnu Wijaya mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan KPK dan Polri untuk menindaklanjuti proses investigasi pansus.
"Opsi untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum Polri atau KPK sangat terbuka, bahkan menjadi wacana yang terus menguat dalam diskusi di kalangan internal pansus merespons sejumlah dinamika dari investigasi yang dilakukan oleh pansus haji DPR," ujarnya, Sabtu (7/9).
Dalam proses investigasi yang dilakukan pansus menyesalkan sikap Kementerian Agama (Kemenag) yang tidak kooperatif terhadap pansus haji dengan mangkirnya sejumlah penjabat yang dipanggil oleh pansus serta dugaan pemberian keterangan dan/atau dokumen palsu oleh saksi terdahulu.
Baca juga : Kemenag Tegaskan Tidak Ada Jual Beli Kuota Haji
Selain menimbulkan kesan adanya upaya merintangi penyelidikan, sikap tidak koperatif Kemenag juga dapat dimaknai sebagai bentuk pelecehan terhadap niat baik DPR untuk menyelesaikan masalah dugaan penyimpangan kuota haji tambahan secara persuasif.
Tindakan contempt of parliament (penghinaan terhadap parlemen) ini menguatkan dorongan pansus haji DPR untuk segera melibatkan aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyimpangan kuota haji tambahan.
"Kami memertanyakan keseriusan Kemenag menghadirkan kualitas layanan haji ke depan yang berkeadilan, bermartabat, dan memanusiakan jemaah. Ini bisa dimulai dengan mempertebal kembali sikap koperatif institusi tersebut terhadap pansus haji DPR dengan membawa niat semata-mata untuk menghadirkan kualitas layanan haji yang lebih baik di masa mendatang," tandasnya. (J-2)
PEMERINTAH menegaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Kementerian Agama menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait rencana pemerintah mengambil alih pengelolaan kas masjid adalah tidak benar atau hoaks.
MENAG Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya pesantren untuk terus berkembang mengikuti dinamika zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman sebagai fondasi utama pendidikan.
Kemenag meluncurkan EWS Si-Rukun sebagai sistem deteksi dini konflik keagamaan. Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah jadi pilot project nasional.
KEMENTERIAN Agama mencatat sebanyak 3.592.348 pemudik memanfaatkan layanan Masjid Ramah Pemudik (MRP) selama arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 H/2026 M.
Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin tegaskan WFH satu hari sepekan bukan Work From Anywhere. ASN wajib standby, ponsel aktif, dan menjaga profesionalisme kerja.
Aliran dana tersebut masih dalam tahap pendalaman lebih lanjut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved