Soal Kasus Mardani Maming, MA Didesak Harus Independen Putuskan PK

PBNU Mentahkan Tuduhan TPPU

Ia menilai langkah menetapkan kesimpulan berdasarkan dokumen belum final adalah tindakan keliru.

Aktivis Antikorupsi dan Pakar Hukum Tegaskan Mardani H Maming Bukan Koruptor

PENGABULAN Peninjauan Kembali (PK) Mardani H Maming oleh Mahkamah Agung (MA) masih tidak memuaskan para aktivis anti korupsi dan para pakar hukum

Akademisi Antikorupsi Bersuara Desak Bebaskan Mardani Maming, Perkuat Fakta Mafia Peradilan?

KESESATAN hukum dalam perkara Mardani H Maming, memperkuat fakta mafia peradilan di Indonesia masih leluasa berkerja. 

PK Mardani Maming Harus Diawasi dari Mafia Kasus

PK Mardani Maming Harus Diawasi dari Mafia Kasus

Soal PK Mardani Maming, KPK: MA masih Miliki Integritas

Tessa meminta hakim objektif dalam menyidangkan PK tersebut. Pemutusan perkara diharap didasari bukti yang sudah dipaparkan di persidangan.

Dilantik jadi Ketua MA, Sunarto Diharapkan Tolak PK Mardani Maming

Menurut Pakar hukum Universitas Lampung Hieronymus Soejatisnanta, MA mesti melihat betul bukti baru terkait peninjauan kembali (PK) perkara itu.

Bontang Jadi Rujukan Nasional Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pascacerai ASN

Kota Bontang menjadi rujukan Mahkamah Agung dalam menyusun Ranperma pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian ASN melalui pendekatan humanis.

Cegah Hakim Terjerat Korupsi, 200 Pimpinan PN Akan Diberi Pendidikan Antikorupsi oleh KPK

Materi pelatihan akan berbasis pada kasus-kasus yang ditangani KPK, sehingga para peserta dapat memahami secara konkret modus dan risiko tindak pidana korupsi di sektor peradilan.

Kejagung Temukan Shadow Company Zarof Ricar

Kejagung menegaskan akan terus melakukan pendalaman untuk mencari bukti terkait kasus ini.

Ketetapan MA Perkuat Transformasi Ikatan Notaris Hasil KLB Bandung

Menteri Hukum RI telah mengesahkan pendaftaran Kepengurusan INI KLB Bandung di bawah kepemimpinan Irfan Ardiansyah.

Hakim Agung Jupriyadi Soroti Fenomena Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang Cenderung Bergeser

Jupriyadi mengusulkan perlunya parameter yang jelas mengenai kriteria ‘kekhilafan hakim’ atau ‘kekeliruan yang nyata’ untuk membedakannya dengan alasan kasasi. 

Menang di MA, Worcas Group Ungguli BYD dalam Sengketa Merek DENZA

Mahkamah Agung menolak gugatan BYD terkait merek DENZA dan memenangkan Worcas Group. Putusan ini mempertegas prinsip first-to-file di Indonesia.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia