Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Golkar dikabarkan telah meminta politikus Gerindra Dedi Mulyadi untuk maju sebagai calon gubernur (cagub) untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024. Sikap Golkar dinilai mengakomodir keinginan Gerindra dan demi menjaga soliditas Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Keputusan Golkar itu tampaknya untuk mengakomodir keinginan Gerindra yang sejak awal ingin mengusung Dedi Mulyadi. Di sini Golkar tampaknya mengalah demi menjaga soliditas di KIM," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Medcom.id, Minggu (4/8).
Jamiluddin mengatakan bila keputusan Golkar itu diresmikan, maka sama halnya tak mendengar aspirasi warga Jawa Barat. Partai berlogo pohon beringin itu bakal tak dianggap mempertimbangkan elektabilitas Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil (RK) selaku mantan Gubernur Jawa Barat yang lebih melejit.
Baca juga : Pilgub Jabar, KIM Minta Ridwan Kamil Naikan Elektabilitas
"Keputusan Golkar itu jelas mengabaikan aspirasi sebagian besar warga Jabar. Golkar terkesan abai dengan pendekatan bottom up, sebagaimana umumnya diterapkan di negara demokrasi," ujar Jamiluddin.
Dia menambahkan apabila benar mengusung Dedi karena Gerindra dan soliditas KIM, Golkar sudah meninggalkan rakyat. Golkar lebih mendengar kehendak elite di KIM, khususnya Gerindra.
"Jadi, Golkar terkesan lebih mendahulukan kader partai lain daripada kadernya sendiri. Konyolnya, Golkar mendukung kader lain yang elektabilitasnya jauh di bawah elektabilitas kadernya. Celakanya itu dilakukan Partai Golkar yang konon dekat dengan rakyat. Ironi bukan," ucap Jamiluddin.
Baca juga : Ridwan Kamil: Belum Ada Kepastian Maju di Pilgub Jabar atau DKI Jakarta
Golkar dikabarkan telah meminta Dedi Mulyadi untuk maju cagub. Dukungan tersebut diberikan oleh Ketua Umum Golkar Arilangga Hartarto yang mengutus kadernya sekaligus anggota Komisi VI DPR Singgih Januratmoko untuk membahas hal tersebut.
"Kita tadi sudah berdiskusi banyak, intinya bahwa kita mendukung Pak Dedi Mulyadi untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat," ujar Singgih di Kota Bandung, Jumat (2/8).
Menurut Singgih, kedatangannya ke Kota Bandung ini memang khusus untuk bertemu Dedi. Tujuannya adalah berdiskusi agar bagaimana menjadikan Jawa Barat serta menjadikan Indonesia lebih baik lagi. "Saya juga diminta Pak Airlangga untuk segera mendiskusikan hal ini dengan Pak Dedi Mulyadi," tutup dia. (J-2)
KPK tengah mendalami peran eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan melalui pemeriksaan dokumen keuangan dan saksi.
KPK mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan iklan dengan modus pinjam bendera. Dua saksi diperiksa untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk aliran dana terkait BUMD,
KPK tengah mendalami keterlibatan sejumlah pihak yang diduga turut serta dalam kegiatan luar negeri yang dilakukan Ridwan Kamil saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat
Dalam kasus ini, KPK juga mendalami sejumlah penukaran uang asing. Penyidik menduga transaksi berkaitan dengan perkara karena adanya penyamaran.
PENGADILAN Agama Bandung menetapkan perceraian antara Ridwan Kamil dan Atalia Praratya pada Rabu (7/1).
PENGADILAN Agama (PA) Bandung memutuskan pasangan Atalia Praratya dan Ridwan Kamil resmi bercerai dan menutup rumah tangga yang telah terjalin selama hampir 29 tahun.
Pemerintah terapkan tarif bea masuk 0% untuk impor LPG dan bahan baku plastik guna tekan dampak konflik Timur Tengah dan lonjakan harga kemasan.
JP Morgan menempatkan ketahanan energi Indonesia peringkat 2 dunia. Menko Airlangga sebut ini hasil kebijakan jangka panjang dan ruang fiskal APBN 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi tekanan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp17.300 per dolar AS.
Airlangga Hartarto menegaskan Amerika Serikat penyumbang surplus perdagangan tertinggi, sekaligus salah satu destinasi ekspor terbesar Indonesia.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pemangkasan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 oleh Bank Dunia hal yang wajar. Bank Dunia
Airlangga menegaskan wacana pemotongan gaji menteri belum pernah dibahas resmi. Menkeu Purbaya menyebut keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved