Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PROSES pemutakhiran data pemilih (muntarlih) untuk Pilkada 2024 menjadi hal krusial untuk menentukan akurasi logistik seperti surat suara. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati mengatakan, tahap pertama yang menentukan sukses tidaknya pendistribusian logistik pilkada adalah perencanaan.
"Kunci dalam perencanaan logistik itu ada di akurasi data pemilih," kata Neni kepada Media Indonesia, Selasa (16/7).
Jumlah surat suara yang didistribusikan ke tempat pemungutan suara (TPS) sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada TPS tersebut, ditambah 2% sebagai surat suara cadangan. Oleh karena itu, Neni menyebut ketidakakuratan DPT mengakibatkan ketimpangan surat suara.
Baca juga : Siap-Siap, Petugas KPU Bakal Coklit Data Pemilih Pilkada ke Rumah Warga
"Akhirnya banyak pemilih yang tidak bisa melakukan pencoblosan untuk beberapa pemilihan karena surat suaranya habis," ujarnya.
Nani mengingatkan KPU untuk cermat dalam tahapan muntarlih maupun proses pengadaan logistik. Ia berharap, logistik yang didistribusikan dapat tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan hemat anggaran. Menurut Neni, model distribusi logistik yang sifatnya sentralistik menimbulkan sejumlah masalah.
Implikasinya, terjadi ketidakpastian akibat lambannya eksekusi mendatangkan logsitik sampai ke TPS. Misalnya, sambung Neni, penyelesaian logistik yang mengalami kerusakan atau kekurangan harus disampaikan secara berjenjang. Selain itu, terdapat pula masalah pada gudang penyimpangan logistik yang masih lemah pengawasannya.
Di Kota Cimahi, Neni mengungkap pihaknya menemukan masalah distribusi logistik di tempat penyimpanan yang tidak representatif hingga mengakibatkan surat suara yang hilang di beberapa TPS pada kelurahan utama.
"Ini kan menjadi potret bahwa proses distribusi logistik masih menjadi masalah utama. KPU itu memiliki aplikasi Silog tetapi sama sekali tidak bisa difungsikan untuk mengontrol kondisi di lapangan," tandasnya. (Tri/Z-7)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tempat Penampungan Sementara (TPS) di kawasan CitraRaya, Tangerang, tengah dipersiapkan untuk bertransformasi menjadi fasilitas pengelolaan sampah berbasis metode controlled landfill.
Konsentrasi partikel halus () di Tangerang Selatan kerap melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Berdasarkan Perda 3/2013, pelaku pembuangan sampah sembarangan dapat dikenai uang paksa hingga Rp500.000.
Pengosongan TPS dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung bersama unsur kewilayahan.
Afifuddin kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (4/4), menjelaskan PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya kondisi Pelaksanaan PSU di Empat TPS tersebut di guyur hujan lebat. Namun tidak memengaruhi antusiasme pemilih untuk datang ke TPS.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved