Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BEBERAPA tahun terakhir dunia perpajakan Indonesia diguncang berbagai kasus korupsi dan pelanggaran yang melibat pejabat pajak. Kasus-kasus ini tidak hanya mengungkap praktik-praktik kecurangan, tetapi juga menyoroti perlunya reformasi mendalam dalam sistem perpajakan. Memperingati Hari Pajak Nasional, kita diingatkan akan reformasi pajak yang saat ini dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.
Reformasi pajak diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam pengelolaan pajak. Langkah-langkah reformasi ini mencakup perbaikan dalam sistem pengawasan, peningkatan integritas pejabat pajak, serta penyederhanaan prosedur administrasi untuk mengurangi peluang korupsi dan pelanggaran.
Dengan reformasi yang efektif, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dapat dipulihkan, sehingga kepatuhan pajak meningkat dan pembangunan nasional dapat berjalan lebih optimal.
Baca juga : Hakim Nyatakan Istri Rafael Alun Tak Terlibat Kasusnya
Kasus Rafael Alun Trisambodo mencuri perhatian publik setelah terungkap pamer gaya hidup dan penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, Mario Dandy Satriyo. Rafael, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, kini menjadi sorotan karena harta kekayaannya yang mencapai Rp56,10 miliar. Temuan terbaru menunjukkan adanya dugaan pencucian uang dengan transaksi mencapai Rp500 miliar melalui 40 rekening terkait. Rafael Rafael divonis 14 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.
Kasus Gayus Tambunan menghebohkan Indonesia pada 2009 ketika PPATK melaporkan kekayaan Gayus yang tidak sesuai dengan gajinya sebagai pegawai pajak. Kekayaannya yang sekitar Rp100 miliar memicu penyidikan Bareskrim Polri, yang kemudian mengungkapkan adanya mafia pajak dalam tubuh DJP. Gayus dan rekan-rekannya terbukti memanipulasi laporan keuangan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan, mencoreng citra pegawai pajak di mata masyarakat. Gayus divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta.
Angin Prayitno, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada DJP, menjadi tersangka korupsi pada 2021. Kasus ini melibatkan suap dan gratifikasi mencapai Rp50 miliar dari beberapa perusahaan. KPK juga menetapkan beberapa tersangka lain yang terlibat dalam kasus ini, termasuk pejabat pajak dan konsultan pajak. Angin pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat divonis 7 tahun penjara. Namun mendapatkan potongan menjadi 5 tahun penjara setelah kasasi di Mahkamah Agung.
Baca juga : Divonis 14 Tahun Penjara, Rafael Alun Masih Pikir-Pikir
Dhana Widyatmika ditahan Kejaksaan Agung pada Maret 2012 setelah diduga menerima gratifikasi Rp2,5 miliar terkait utang pajak PT Mutiara Virgo. Dhana juga didakwa pemerasan dan pencucian uang, dengan vonis awal tujuh tahun penjara yang kemudian diperberat menjadi 10 tahun setelah banding.
Abdul Rachman, Supervisor Tim Pemeriksa Pajak KPP Pare, ditangkap KPK karena diduga menerima suap sebesar Rp1 miliar untuk menyetujui restitusi pajak terkait proyek jalan tol. Abdul Rachman divonis 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta.
Bahasyim Assifie, mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII, divonis 10 tahun penjara pada 2011 setelah terbukti menerima suap Rp1 miliar dari wajib pajak. Harta kekayaannya yang diduga hasil korupsi sebesar Rp61 miliar juga disita.
Baca juga : Pemilik Perusahaan Pajak Rafael Alun Terungkap, Ada Istri Kepala KPP Pratama Kemayoran
Tommy Hindratno terlibat dalam Operasi Tangkap Tangan KPK pada 2013 dan dinyatakan menerima suap Rp 280 juta. Ia dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara, yang kemudian diperpanjang menjadi 10 tahun oleh Mahkamah Agung.
Eko Darmayanto dan Dian Irwan Nuqisra divonis sembilan tahun penjara pada 2013 setelah terbukti menerima suap untuk pengurusan pajak dari beberapa perusahaan, dengan total suap mencapai jutaan dolar dan rupiah.
Handang Soekarno ditangkap pada November 2016 karena menerima suap Rp1,9 miliar dari Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia. Ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan uang yang disita senilai Rp1,139 miliar.
Baca juga : KPK Dalami Keterlibatan Istri dan Anak Rafael Alun di Kasus Gratifikasi
Pargono Riyadi, Penyidik DJP Jakarta Pusat, terlibat dalam pemerasan terhadap wajib pajak, dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara pada April 2013.
Pada Oktober 2019, KPK menahan empat pegawai pajak yang terlibat dalam kasus pajak PT Wahan Auto Ekamarga, termasuk menerima suap senilai US$96.375 dari komisaris perusahaan.
Direktur PT RMI, IS, dilaporkan melakukan penggelapan pajak senilai Rp 519,05 juta. Kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan ancaman pidana enam bulan hingga enam tahun penjara dan denda yang setara.
Kasus-kasus ini menyoroti perlunya pengawasan ketat dan reformasi dalam sistem perpajakan di Indonesia untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan korupsi di masa depan. (Z-3)
EFIN adalah nomor identifikasi penting untuk pelaporan SPT pajak secara elektronik. Ini cara anda mendapatkan EFIN secara daring.
Pendaftaran NPWP kini lebih mudah dengan layanan online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ini caranya.
Setiap 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Yuk pahami lebih lanjut apa itu pajak dan manfaatnya.
Ketimbang repot membentuk bernama Badan Penerimaan Negara yang memakan waktu dan urusan administrasi, pemerintahan didorong mengoptimalisasi pemanfaatan Single Identity Number (SIN).
Publik mendukung upaya implementasi peraturan perundang-undangan perpajakan yang adil dan menyediakan bantuan hukum bagi anggotanya.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemalsuan dokumen dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
MANTAN Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) Djoko Dwijono dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau MBZ pada 2016-2017.
SUAMI Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri mengakui sudah menyandang status tersangka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved