Komisioner KPU Baru Harus Bebas dari Kepentingan dan Berintegritas

PEMERINTAH dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta untuk mencari calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bebas dari kepentingan dan berintegritas. Menurut mantan komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, saat ini banyak anggota KPU yang 'belum selesai dengan dirinya'. Sehingga saat menunaikan tugasnya, mereka mencampuri kewajibannya dengan kepentingan pribadi.

Proses seleksi atau proses untuk mendapatkan calon anggota KPU itu juga semakin lama semakin tidak objektif. Banyak dari tim seleksi yang juga mencampuri kepentingan pribadi atau kelompok mereka saat menyeleksi calon anggota KPU. Sehingga, menurut Hadar, wajar kualitas pimpinan KPU yang didapat seperti Hasyim Asy’ari.

“Jadi, sebetulnya, kalau saya bukan orang yang kaget mereka diberhentikan atau ketua KPU diberhentikan. Saya sudah berpandangan harusnya mereka sudah disikat sejak lama sejak mereka melakukan kecurangan verifikasi partai politik. Itu sudah seharusnya mereka semua diberhentikan karena mereka melakukan kecurangan,” ucap Hadar kepada Media Indonesia, Jumat (12/7).

Hadar mengaku ia tak begitu optimis dengan perbaikan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun DPR dalam menyeleksi calon anggota KPU. Meski begitu, ia tetap mendorong agar pemerintah dan DPR mau mengubah diri mereka dan mengevaluasi diri. Apa yang mereka perbuat akan berdampak pada masa depan demokrasi di Indonesia.

“Sekarang ini, saya ingin mendorong semua pihak, terutama dua struktur utama itu, pemerintah dan DPR RI, mengubah mereka, mengubah diri mereka demi hal yang lebih besar, yaitu pemilu kita, demokrasi kita. Di mana harusnya lepas dari berbagai kepentingan. Penyelenggara pemilu itu harus jadi penyelenggara yang betul-betul terbebas dari cawe-cawe semua pihak, terutama pemerintah dan para peserta pemilu atau kekuatan parpol,” pesan Hadar. (Dis)