Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto mendapatkan jaminan keleluasaan APBN 2025 dari Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. Anggaran akan diprioritaskan untuk merealisasikan program-program unggulan Prabowo-Gibran.
Said Abdullah memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan akan menjadi dasar bagi pemerintahan baru. Apalagi, 2025 merupakan tahun pertama bagi Prabowo Subianto dalam memimpin pemerintahan.
Hal terebut diuatarakan Said setelah Banggar DPR RI mengadakan rapat kerja dengan pemerintah dan Bank Indonesia, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7). Rapat tersebut bertujuan untuk menyampaikan dan mengesahkan laporan Panitia Kerja (Panja) terkait Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
Baca juga : Agenda Prabowo-Gibran bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi
"Dalam rapat Panja tersebut, setiap target dan sasaran pembangunan yang telah kita sepakati memberikan ruang yang lebar bagi pemerintahan baru untuk menjalankan program unggulannya," kata Said.
Asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan 2025 telah disepakati sebagai kerangka kerja bagi pemerintah baru untuk menjalankan proses pembangunan. Harapannya, asumsi ekonomi ini mampu mencerminkan kondisi ekonomi nasional sekaligus menjawab tantangan ekonomi dan keuangan global yang penuh ketidakpastian.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti pentingnya menemukan formulasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih berada di angka sekitar 5 persen. Menurutnya, pemerintah harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan transformasi struktural yang diharapkan memberikan dampak yang positif bagi perbaikan bagi struktur perekonomian.
Target kebijakan pendapatan negara diharapkan bisa tercapai melalui terobosan di sektor perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Implementasi UU HPP dan reformasi perpajakan juga diharapkan dapat berjalan efektif untuk memperbaiki sistem perpajakan.
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Acara silaturahmi eks Tim Kampanye Nasional dan Tim Kampanye Daerah (TKN-TKD) Golf Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Jawa Barat dihadiri sejumlah tokoh.
KEBIJAKAN ialah soal pilihan. Setiap kebijakan itu selalu ada payoff, ada tradeoff. Ada yang didapat, ada yang terlewat.
BSKDN Kemendagri mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) untuk memperkuat inovasi daerah melalui penyusunan policy brief
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
PERDEBATAN tentang kecerdasan buatan kerap terjebak pada dua kutub ekstrem: optimisme teknologi yang nyaris tanpa syarat dan ketakutan apokaliptik yang berlebihan.
ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved