Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menjadi ujung tombak dalam memastikan penyelenggara pemilu berintegritas, beretika dan berdasar peraturan perundang-undangan. Pernyataan ini disampaikan oleh Komisioner KPU Periode 2012–2017 Hadar Nafis Gumay dalam merespon putusan terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari
"Mereka bertugas melakukan koreksi terhadap hal-hal yang prinsipil yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu kita. Koreksi mereka final yang menjadi harapkan dan diandalkan," ujarnya, Rabu (3/7).
Sanksi tegas yang diputuskan tersebut membuktikan sikap DKPP yang seharusnya yakni ketegasan dan keberpihakan DKPP terhadap korban khususnya perempuan.
Baca juga : Terbukti Lakukan Asusila Berujung Dipecat DKPP, Hasyim Asy’ari : Alhamdulillah
"Akhirnya kita melihat, mendapatkan satu putusan yang memang tegas serta berani sesuai yang seharusnya dilakukan diambil peran ini oleh DKPP Saya menghormati, salut atas putusan ini. Harapannya putusan yang sangat serius dan sangat monumental ini berdampak satu efek jera dan peringatan sangat keras pada penyelenggara yang lain di seluruhnya untuk jangan main-main," tegasnya.
Tindak asusila yang dilakukan oleh penjabat begara tersebut menurutnya bisa terjadi oleh siapa saja. Dengan demikian secara jangka panjang perlu untuk menata kembali proses seleksi penyelanggara pemilu.
"Jadi tidak bisa melalui proses yang tertutup dan tim seleksi yang tidak terlalu murni. Presiden harus betul-betul mendengarkan pendapat masyarakat dan partisipatif," tukasnya. (Sru/Z-7)
JPPR mendorong pengisian kekosongan keanggotaan KPU lewat proses PAW itu harus dipercepat.
Calon kandidat penggantian antarwaktu (PAW) komisioner KPU RI periode 2022-2027 didasarkan pada hasil fit and proper test di Komisi II DPR RI pada 2022.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih belum menerima surat presiden (surpres) terkait pengganti mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.
PLT Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menyampaikan pihaknya sampai saat belum membahas terkait ketua definitif pasca Hasyim Asy’ari diberhentikan dari Ketua KPU.
DIREKTUR DEEP Neni Nur Hayati menegaskan DPR RI perlu segera menyerahkan nama pengganti Hasyim Asy’ari yang dipecat dari Ketua KPU.
PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Keppres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU RI.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI resmi memiliki nakhoda baru setelah Mochammad Afifuddin ditunjuk sebagai ketua definitif. Afif sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI
Komisioner KPU lolos dari sanksi DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam proses seleksi anggota KPU kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara periode 2024-2029.
PENGADU dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terkait asusila dengan teradu Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di DKPP, yakni CAT, akhirnya buka suara.
KASUS kekerasan seksual yang dilakukan oleh unsur penyelenggara pemilu dinilai sebagai hal serius. Meski bersifat individualistik, perilaku mereka bakal menggerus legitimasi publik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved