Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menyebut pungutan liar (pungli) dalam proses pembongkaran muatan maupun pengiriman barang di pelabuhan masih terjadi. Itu menjadi sangat miris karena system digital sudah diterapkan.
“Kalau dibilang masih ada pungli? Ya, masih. Namanya sistem kalau manusia yang bikin yang begitu,” kata Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Jakarta, Rabu (3/7).
Pahala menjelaskan pungli terjadi karena adanya sikap tidak berintegritas dalam diri manusia. Para petugas yang tidak bertanggung jawab itu bakal terus mencari celah korupsi meski pemerintah sudah mencoba menutupnya menggunakan cara paling mutakhir.
Baca juga : Pungli untuk Memuluskan Peredaran uang di dalam Rutan KPK
“Semua sistem di dunia kalau namanya manusia yang menjalankan, kita (pemerintah dan penegak hukum) enggak bisa kontrol (sepenuhnya),” ucap Pahala.
Meski begitu, sistem digitalisasi dinilai masih efektif untuk mencegah pungli di pelabuhan. Stranas PK menyebut ada penurunan biaya ilegal atas pengiriman logistik di Indonesia berdasarkan hasil survei bank dunia.
“Dulu Bank dunia bilang biaya logistik kita 24%. Sekarang tinggal 12% atau 13%,” ujar Pahala.
Menurut Pahala, sistem digitalisasi memaksa seluruh pegawai di sektor pelabuhan untuk mematuhi peraturan. Stranas PK masih meyakini peranti yang dibuat saat ini bisa membuat pengiriman logistik di Indonesia membaik. (Z-11)
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemalsuan dokumen dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
MANTAN Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) Djoko Dwijono dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau MBZ pada 2016-2017.
SUAMI Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri mengakui sudah menyandang status tersangka.
DIREKTUR Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar mengatakan terjadinya pungutan liar (pungli) karena kesenjangan ekonomi. Pendapatan pariwisata tidak sampai ke masyarakat lokal
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya pungutan liar (pungli) dalam kedatangan kapal wisatawan di Raja Ampat, Papua Barat.
KPK mendalami kasus pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang dikelolanya dengan memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Antirasuah Cahya H Harefa
SEORANG oknum petugas tiket masuk objek wisata Sindangkerta, Cipatujah, Tasikmalaya diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap wisatawan dengan menetapkan tarif masuk Rp20 ribu.
Kasus dugaan pungli terhadap tahanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kupang yang mencapai Rp40 juta per orang masih terus diusut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved