Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menjadi inspektur upacara (irup) dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Bhayangkara. Dalam amanatnya, kepala negara meminta Kepolisian menyukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan menjaga netralitas.
"Sebentar lagi kita masuki tahapan Pilkada, saya minta Polri turut mendukung dan mensukseskan, jaga netralitas, jaga stabilitas dan jaga demokrasi kita agar Pilkada dapat berlangsung aman jujur dan adil," kata Jokowi di Monas, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2024.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan ucapan selamat HUT Bhayangkara kepada seluruh keluarga besar Polri di mana pun bertugas. Dia berterima kasih atas kerja keras dan pengabdian seluruh anggota Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan.
Baca juga : Demokrasi Dikoyak Kampus Bergerak
Salah satunya, pesta demokrasi Pemilu 2024 dan agenda-agenda besar pembangunan. Sehingga, kata dia, bangsa Indonesia mampu tumbuh di tengah tantangan dan ketidakpastian global.
Menurut Presiden, Polri memiliki peran sentral di masyarakat dan selalu bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahkan, dia menyebut Polri tidak ada liburnya, polri ada di mana-mana, serta tidak ada wilayah yang terlewatkan.
"Artinya, rakyat juga melihat dari dekat seluruh gerak gerik dan tindak tanduk Polri," ujarnya.
Baca juga : Presiden Berpihak, Kualitas Demokrasi dan Kepercayaan Publik Terdampak
Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang dengan beberapa survei yang menunjukkan citra Polri semakin baik. Bahkan, kata dia, menempati urutan tertinggi kedua. Menurut kepala negara, hal itu dapat disyukuri dan harus dipertahankan serta ditingkatkan.
"Dengan komunikasi publik yang baik, dengan jadi teladan, dengan membangun etika pelayanan yang berorientasi pada rakyat. Karena tantangan tidak semakin mudah bagi dari sisi geopolitik, teknologi, iklim semuanya semakin rumit dan penuh ketidakpastian," ucapnya.
Di sisi lain, Jokowi menuturkan pelaksanaan tugas Polri sangat berpengaruh terhadap ketahanan bangsa dalam menghadapi tantangan. Maka itu, ke depan dia meminta Polri semakin lincah, semakin adaptif dan memiliki cara pandang strategis, menjadi cooling system dan perekat kebinekaan, profesional dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum.
"Apalagi dalam menghadapi kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan canggih, Polri harus mampu mengikuti perkembangan iptek," tutur dia.
Dalam kegiatan HUT ke-78 Bhayangkara ini hadir Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden terpilih Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Agus Andrianto, dan pejabat utama Polri Mabes lainnya. Ada pula Panglima TNI Agus Subiyanto, para purnawirawan Polri dan TNI, anggota DPR, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat. (Z-6)
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved