Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyinggung persoalan dugaan penyalahgunaan fraud di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia Farma Tbk (Indofarma) yang diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp436,87 miliar. Ia mendorong penegakan hukum mengungkap dugaan itu.
"Indofarma didirikan dengan maksud menyukseskan dan meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan adanya kasus ini bukannya membantu menyehatkan negara, justru malah membuatnya tambah sakit akibat tata kelola perusahaan yang buruk," kata Netty dalam keterangan media, Rabu, (26/6).
"Kita serius nggak sih menangani kesehatan di Indonesia? Kenapa Indofarma bisa salah kelola? Bukankah negara punya komisaris di sana yang tugasnya mengawasi dan melaporkan? Kenapa salah kelola ini tidak terdeteksi sejak dini?" tanya Netty.
Baca juga : Anggota DPR Dukung Kejagung Usut Tuntas Korupsi di Waskita Karya
Apalagi, kata Netty, perusahaan Indofarma dilaporkan merugi sejak 2021. "Sulit dibayangkan jika perusahaan farmasi milik negara yang mana memiliki jaringan, lab, apotek dan lain-lain bisa rugi dan kalah saing. Apalagi tahun 2021 itu tahun yang masih lekat dengan Covid-19 di mana kebutuhan akan produk kesehatan meningkat drastis," ujarnya.
Netty menegaskan penegak hukum harus dilakukan untuk mengungkap pihak yang terlibat dan membongkar pelaku kecurangan (fraud) di Indofarma. Bahkan menurutnya jika diperlukan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat terlibat mengusut.
"Kepolisian dan kejaksaan harus membongkar secara terang benderang siapa oknum yang bermain di Indofarma. Kalau perlu libatkan KPK. BUMN itu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), jangan biarkan uang keringat rakyat hanya dijadikan sarana memperkaya oknum tak bertanggung jawab," katanya.
Seperti diberitakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaporkan hasil investigasi mengenai potensi fraud atau kecurangan yang terjadi di PT Indofarma Tbk (INAF). Adapun salah satu laporan mengarah pada dugaan utang ke pinjaman online (pinjol). Sebelumnya Direktur PT Bio Farma (Persero) Shadiq Akasya yang merupakan bos Holding BUMN Farmasi mengakui soal indikasi kerugian di Indofarma Global Medika, anak usaha Indofarma, atas penempatan dan pencairan deposito beserta bunga.
(Z-9)
Rata-rata pengusaha travel disebutkan setuju dengan digitalisasi. Sebab, transaksi digital bisa lebih praktis digunakan, hingga mencegah terjadinya penipuan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa fraud klaim BPJS Kesehatan terjadi di seluruh Indonesia dan kerugian bisa mencapai triliunan.
MENANGGAPI pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meyakini bahwa fraud klaim BPJS Kesehatan terjadi di seluruh Indonesia dan kerugian bisa mencapai triliunan,
KPK menemukan adanya fraud atau kecurangan dalam pengeklaiman BPJS. Rumah sakit yang melakukan permainan kotor itu dilakukan di tingkat kabupaten di Jawa Tengah.
BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program JKN sesuai dengan amanah perundangan.
Penyidik KPK saat ini sedang mengusut peran 11 debitur dari kasus dugaan korupsi di LPEI yang merugikan negara sekitar Rp3,451 triliun.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemalsuan dokumen dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
MANTAN Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) Djoko Dwijono dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau MBZ pada 2016-2017.
SUAMI Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri mengakui sudah menyandang status tersangka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved