Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya keakuratan data dalam pengukuran sejumlah indeks. Keakuratan sangat penting agar hasil pengukuran sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Adapun sejumlah indeks yang diinisiasi BSKDN meliputi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), dan Indeks Inovasi Daerah (IID).
"Pengukuran seluruh indeks yang diinisiasi BSKDN harus betul-betul didasarkan pada data yang yang ada di daerah. Jangan sampai terjadi praktik-praktik yang tidak objektif dalam pengukuran," ujar Yusharto saat menjadi Narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait IKPD, IKKD dan IID di Denpasar, Bali, Senin (27/5).
Menurutnya, data yang akurat dalam pengukuran indeks merupakan modal utama untuk mengetahui kondisi daerah dari berbagai faktor. Mulai dari kondisi keuangan, kepemimpinan, hingga perkembangan inovasi.
Baca juga : Orangtua Terlatih Lebih Mampu Tingkatkan Kualitas Pengasuhan Anak, Mengapa?
"Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sedikit banyak dapat dilihat dari hasil pengukuran indeks. Kita bisa katakan, tanpa data yang valid, daerah akan kesulitan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah misalnya," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan beberapa langkah strategis yang perlu diambil untuk memastikan keakuratan data, di antaranya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah, memaksimalkan kolaborasi antara instansi guna memastikan konsistensi dan integritas data yang dibutuhkan dalam pengukuran indeks. Berikutnya, Yusharto juga menekankan agar setiap instansi melakukan verifikasi data terlebih sebelum melaporkannya pada pemerintah pusat melalui BSKDN.
"Penyelenggaraan pemerintahan yang baik ini harus menjadi komitmen bersama, sehingga dalam mewujudkannya kita semua harus ambil peran," tandas Yusharto. (Ant/Z-11)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Perusahaan komunikasi dan public relations XP+ resmi melakukan relaunch brand sebagai bagian dari transformasi strategis guna memperkuat kapabilitas di tengah perubahan lanskap industri.
Sebagai bagian dari program kerja ekspansi global, PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS) kembali merealisasikan langkah strategis dengan mengirimkan tenaga profesional Indonesia.
BNPP menegaskan pentingnya sinergi para dai dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan negara
Implementasi program tersebut diwujudkan melalui pelatihan dan pendidikan teknis serta dukungan terhadap penelitian dan pemberian beasiswa di bidang kelapa sawit.
Sebaran usia tenaga kerja berada pada rentang 19-56 tahun dan didominasi usia produktif, sehingga menjadi fondasi SDM yang kuat untuk menjaga kualitas layanan.
PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program Health Talk.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved