Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI I DPR RI mengadakan rapat dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan untuk membahas kerja sama atau perjanjian di bidang pertahanan dengan empat negara.
Anggota Komisi III DPR RI TB Hasanuddin, menjelaskan bahwa empat negara yang menjadi fokus kerja sama adalah Brasil, Prancis, Kamboja, dan Uni Emirat Arab.
Hasanuddin menegaskan bahwa kerja sama ini bukan merupakan pakta pertahanan, melainkan kerja sama di bidang produksi atau industri pertahanan.
Baca juga : DPR Dorong TNI dan Polri Manfaatkan Produk Industri Pertahanan Dalam Negeri
"Keempat negara tersebut memiliki kapasitas untuk bekerja sama dengan industri pertahanan Indonesia," ujar Hasanuddin seperti dikutip dari Antara Rabu (22/5).
Menurutnya, Komisi I DPR RI memiliki peran dalam meratifikasi kerja sama dengan empat negara tersebut. Dalam rapat selanjutnya, DPR akan membahas isi draf kerja sama itu untuk disetujui.
Hasanuddin menambahkan bahwa Indonesia telah lama menjalin kerja sama dengan beberapa negara tersebut, seperti dengan Brasil dalam pengadaan pesawat Super Tucano.
Baca juga : DPR Tekankan Jangan Sampai Ada Kompromi Soal Kedaulatan Negara
Dengan payung hukum yang lebih jelas, dia yakin kerja sama ini akan lebih baik. Sebelumnya, kerja sama hanya berdasarkan perjanjian antar menteri pertahanan.
"Sekarang perjanjian ini melibatkan Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara tersebut, sehingga cakupannya lebih luas," katanya.
Dia juga menyebut bahwa beberapa draf perjanjian sudah disusun sejak lima tahun lalu, sehingga sudah waktunya Komisi I DPR RI meratifikasi kerja sama tersebut. (Z-10)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RIĀ mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Swis resmi bekukan ekspor senjata baru ke AS demi jaga netralitas di tengah perang Iran. Bern juga tutup ruang udara bagi penerbangan militer Washington ke Timur Tengah.
Pertama adalah mahzab uranium, kata Rahmat, yang dapat disebut sebagai teknologi nuklir generasi lama. Uranium telah digunakan sejak awal era nuklir.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksiĀ empat kali lipat.
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
CO-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan, kemandirian industri pertahanan merupakan salah satu pilar kedaulatan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved