Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari fraksi Golkar, Riswan Tony menyebut gaya hidup pejabat KPU layaknya tokoh fiksi Don Juan yang suka foya-foya.
Hal itu diungkapkan Riswan dalam rapat evaluasi bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP, Rabu (15/5).
Awalnya, Riswan mengkritisi anggaran triliunan dan masa kerja KPU yang menurutnya tidak efektif. Hal itu lantaran adanya Pemilu serempak, masa kerja efektif KPU kurang lebih hanya 1-2 tahun saja.
Baca juga : KPU: Caleg DPR Terpilih yang Maju Pilkada Harus Mundur
“Selama empat tahun ini ngapain aja mereka, coba bayangkan itu empat tahun dengan anggaran yang ada sering bolak balik Jakarta belum lagi yang mengatakan pusat sering ada rapat sana rapat sini,” ujar Riswan.
“Bukan apa-apa, kaget ini, punya uang Rp 56 triliun kaget, akibatnya, ada yang kaya Don Juan, nyewa privat jet, belum lagi dugemnya,” tambah Riswan.
Namun, Ridwan engga menyebut siapa pejabat KPU yang sedang dibahas. Riswan mengemukakan, kasus tersebut seharusnya diketahui oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Baca juga : KPU Banyumas Mulai Buka Pendaftaran PPS untuk Pilkada
“Bukan kita nggak denger itu, pasti DKPP tau, nggak mungkin nggak tahu, belum lagi wanitanya,” ucapnya.
Demi efesiensi anggaran, Riswan mendesak anggaran KPU agar dipangkas mulai tahun 2025 mendatang.
“Oleh karenanya kalau ada anggaran 2025 ini untuk tahun depan 2025 tidak ada pilkada kita kecilkan saja ketua jangan lagi milyar-milyar triliunan,” tandasnya. (Z-8)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf minta aturan dana kampanye diatur dalam RUU Pemilu. Sebab kasus korupsi bupati lampung tengah Ardito Wijaya diduga gratifikasi untuk utang dana kampanye
Ia menegaskan, publik berhak mempertanyakan dasar moral dan rasionalitas DKPP dalam menjatuhkan sanksi yang begitu lunak.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin meminta kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yakni donasi Rp1.000 atau seribu per hari dari warganya ditinjau ulang.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mempertanyakan usulan menjadikan Kota Solo atau Surakarta sebagai Daerah Istimewa Surakarta (DIS).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved