Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta belum maksimal dalam mengolah sampah di dalam kota. Hal itu berdasarkan jumlah produksi sampah yang dihasilkan setiap harinya di Jakarta mencapai 8000 ton per hari namun dibuang menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi Jawa Barat.
Pengkampanye Walhi Jakarta Muhammad Aminullah mengatakan efektivitas pengolahan sampah bisa terlihat jika bisa mengurangi jumlah sampah yang diolah di dalam kota Jakarta.
"Belum bisa dibilang efektif. Produksi sampah masih sekitar 8000 ton, masuk bantargebang sekitar 7000 ton. Pengelolaan bisa dibilang efektif kalau sampah yang masuk bantargebang bisa ditekan," ujarnya saat dihubungi, Senin (13/5).
Baca juga : Pemprov DKI Akselerasi Pembangunan RDF, Lelang Dimulai Desember
Setengah dari total sampah Jakarta adalah organik yang bisa dikelola dengan cara paling sederhana. Menurut Walhi, TPST Bantargebang berfungsi untuk mengolah sampah residu, ia menilai pengelolaan sampah efektif dalam konteks pengelolaan organik saja bisa ditekan hingga 4000 ton perhari.
Terkini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan Groundbreaking atau peletakan batu pertama dalam proyek pembangunan fasilitas pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Jakarta di Rorotan, Jakarta Utara. Menurut Walhi, pemerintah seharusnya telah selesai membuat kajian terhadap dampak lingkungan secara komprehensif.
"RDF sama seperti Incinerator, menggunakan pembakaran. pembakaran sampah berpotensi melepas polutan dan menambah emisi," jelas Aminullah.
Baca juga : Walhi DKI: Setop Pembangunan FPSA yang Gunakan Insinerator
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Dinas Lingkungan Hidup melakukan groundbreaking pembangunan fasilitas pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Jakarta di Rorotan, Jakarta Utara, Senin (13/5). Heru mengklaim, nantinya lokasi ini menjadi salah satu pengolahan sampah teknologi RDF terbesar di Dunia.
“Kapasitas pengolahan sampah pada fasilitas ini mampu mengolah 2.500 ton sampah/hari, serta akan menghasilkan produk berupa RDF atau bahan bakar alternatif sebanyak 875 ton/hari. Fasilitas ini akan menjadi salah satu yang terbesar di dunia,” ungkap Heru.
RDF Plant ini dibangun di tanah milik Jakarta seluas 7,87 hektare. Adapun anggaran yang diperlukan yakni melalui APBD 2024 sebesar Rp1,28 triliun. Heru menjelaskan pembangunan ini juga sebagai salah satu cara mengurangi beban sampah Jakarta yang selalu tertampung di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. (Far/Z-7)
Pemprov DKI Jakarta diminta menyediakan fasilitas pembakaran sampah rendah emisi sebagai pengelolaan sampah ramah lingkungan di lima wilayah kota Jakarta.
PIHAK Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota masih terus melakukan penyelidikan kasus tewasnya pekerja kebersihan TPST Bantar Gebang. Pihak kepolisian mengerahkan anjing pelacak atau K-9.
Temuan jasad pria di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi menggegerkan warga. Mayat tersebut ditemukan warga sedang dimakan biawak
TEMUAN jasad pria di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, menggegerkan warga. Mayat tersebut ditemukan warga sedang dimakan biawak.
Keduanya berperan sebagai sepasang suami istri yang tinggal di sebuah permukiman TPST Bantargebang.
WAKIL Ketua Komisi D DPRD, Nova Paloh menilai ide Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono terkait pembangunan pulau pengolahan sampah di laut utara Jakarta sangat terburu-buru.
WALHI Jakarta mengkritisi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menyatakan polusi udara tengah terjadi di seluruh dunia, bukan hanya Kota Jakarta.
Kontradiksi antara lingkungan dan ekonomi bisa dimaknai secara seimbang melalui komitmen akselerasi ekonomi restoratif.
Generasi Z harus ambil bagian dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Hal itu dilakukan guna mempersiapkan bumi yang lebih hijau di masa mendatang utuk tempat hidup mereka.
Walhi menilai bahwa hilirisasi bukan solusi untuk menciptakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan. Hilirisasi nikel tungkunya meledak, ada korban
WALHI memandang waktu yang dihabiskan untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan Surya Darmadi justru lebih panjang daripada vonisnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved