Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
JARGON yang kerap diumbar ke publik bahwa TNI-Polri solid diharapkan tak hanya berhenti pada tataran elite. Sebab, bentrokan antara prajurit TNI dan anggota Polri di lapangan jadi hal yang kerap tak terelakkan selama ini.
Meski kasusnya sedikit, benturan yang terjadi acap kali dilakukan di ruang publik, sehingga menimbulkan risiko terhadap keselamatan warga.
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menjelaskan, TNI dan Polri sama-sama didesain sebagai 'alat kekerasan' negara. Oleh karena itu, para personelnya pun didoktrin memiliki mental superior dan arogansi. Oleh prajurit TNI, superioritas itu untuk menghadapi musuh yang mengusik keutuhan wilayah, sedangkan bagi Polri untuk menghadapi penjahat.
Baca juga : 3 Anggota KKB Ditembak Pasukan Gabungan di Intan Jaya Papua
"Masalahnya, kebanyakan prajurit merasa bahwa dirinya lebih dari anggota Polri, sementara anggota Polri seringkali merasa lebih berwenang," katanya kepada Media Indonesia, Kamis (2/5).
Bagi Fahmi, arogansi dan ego sektoral antarpersonel TNI dan Polri dapat memunculkan kecemburuan, utamanya menyangkut kesejahteraan dan kewenangan.
Hukuman disiplin yang dijatuhkan pun dinilai bukan solusi satu-satunya. Terlebih, pimpinan kedua lembaga sering kali menilai gesekan di lapangan yang terjadi sekadar bentuk kesalahpahaman ataupun kenakalan yang dapat diselesaikan dengan maaf-maafan.
Baca juga : 3.979 Personel TNI-Polri Dikerahkan Jaga Demo Hari Buruh
Fahmi menilai, secara umum ada kesan bahwa kedua TNI-Polri diarahkan terlalu akrab. Padahal, upaya itu justru berpotensi mengaburkan garis demarkasi pemisah antara fungsi TNI sebagai penjaga kedaulatan negara dan Polri sebagai pemelihara keamanan maupun penegak hukum sebagaimana agenda reformasi.
"Jargon TNI-Polri solid hanya kuat di elite, tapi tidak sampai ke bawah," tandas Fahmi.
(Z-9)
KAKORLANTAS Polri memastikan akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan taksi listrik hijau atau Green SM menyusul kecelakaan kereta KRL di Bekasi Timur, Senin (27/4)
Barisan Rakyat Cinta TNI (BRCT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada Rabu (22/4).
Polri mengungkap berbagai modus haji ilegal yang merugikan jemaah, mulai dari penyalahgunaan visa hingga skema ponzi. Simak detail lengkapnya di sini.
Kepercayaan penuh yang diberikan Presiden Prabowo kepada Kapolri Listyo Sigit merupakan fondasi yang kuat bagi operasionalisasi agenda anti-penyelundupan.
TS alias Ki Bedil ditangkap oleh Satresmob Bareskrim Polri terkait penjualan senjata api ilegal di Jawa Barat. Ki Bedil menjual senjata api ilegal selama 20 tahun. fakta-fakta soal Ki Bedil
Modus pertama melibatkan pengoplosan dan konversi ilegal, di mana isi LPG 3 kg bersubsidi dipindahkan ke tabung nonsubsidi untuk dijual dengan harga pasar.
Forum Strategis Anak Bangsa (Forsa) menilai aparat penegak hukum tidak cekatan dalam menangani dugaan aliran dana asing ke lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Bulan Literasi Kripto APH yang ditujukan khusus bagi aparat penegak hukum (APH), denga fokus pada edukasi regulasi dan keamanan pada ekosistem aset digital.
Ratusan warga mengikuti Istighotsah Kubro dan Halal Bihalal Doa untuk Indonesia di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (3/4).
Menko Yusril Ihza Mahendra ingatkan aparat penegak hukum untuk hati-hati usai Delpedro Marhaen dkk divonis bebas.
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Menurut Eddy, salah satu pasal penting dalam KUHP baru adalah larangan bagi aparat penegak hukum melakukan tindakan yang menimbulkan praduga bersalah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved