Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JARGON yang kerap diumbar ke publik bahwa TNI-Polri solid diharapkan tak hanya berhenti pada tataran elite. Sebab, bentrokan antara prajurit TNI dan anggota Polri di lapangan jadi hal yang kerap tak terelakkan selama ini.
Meski kasusnya sedikit, benturan yang terjadi acap kali dilakukan di ruang publik, sehingga menimbulkan risiko terhadap keselamatan warga.
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menjelaskan, TNI dan Polri sama-sama didesain sebagai 'alat kekerasan' negara. Oleh karena itu, para personelnya pun didoktrin memiliki mental superior dan arogansi. Oleh prajurit TNI, superioritas itu untuk menghadapi musuh yang mengusik keutuhan wilayah, sedangkan bagi Polri untuk menghadapi penjahat.
Baca juga : 3 Anggota KKB Ditembak Pasukan Gabungan di Intan Jaya Papua
"Masalahnya, kebanyakan prajurit merasa bahwa dirinya lebih dari anggota Polri, sementara anggota Polri seringkali merasa lebih berwenang," katanya kepada Media Indonesia, Kamis (2/5).
Bagi Fahmi, arogansi dan ego sektoral antarpersonel TNI dan Polri dapat memunculkan kecemburuan, utamanya menyangkut kesejahteraan dan kewenangan.
Hukuman disiplin yang dijatuhkan pun dinilai bukan solusi satu-satunya. Terlebih, pimpinan kedua lembaga sering kali menilai gesekan di lapangan yang terjadi sekadar bentuk kesalahpahaman ataupun kenakalan yang dapat diselesaikan dengan maaf-maafan.
Baca juga : 3.979 Personel TNI-Polri Dikerahkan Jaga Demo Hari Buruh
Fahmi menilai, secara umum ada kesan bahwa kedua TNI-Polri diarahkan terlalu akrab. Padahal, upaya itu justru berpotensi mengaburkan garis demarkasi pemisah antara fungsi TNI sebagai penjaga kedaulatan negara dan Polri sebagai pemelihara keamanan maupun penegak hukum sebagaimana agenda reformasi.
"Jargon TNI-Polri solid hanya kuat di elite, tapi tidak sampai ke bawah," tandas Fahmi.
(Z-9)
JCLEC, yang merupakan lembaga pelatihan internasional terkenal yang dipimpin bersama oleh AFP dan Polri, telah menjadi bagian integral dalam menjaga kedua negara.
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Turnamen bola basket Kapolri Cup 2024 terselenggara dengan sukses. PT Bank Negara Indonesia (BNI) selaku sponsor mengapresiasi Polri yang telah menginisiasi ajang kompetisi tersebut.
MUTASI yang dilakukan pada TNI dan Polri jelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dinilai memiliki potensi kerawanan pada penyalahgunaan wewenang.
PALANG Merah Indonesia (PMI) Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan donor darah di Pendapa Kabupaten Klaten, Selasa (30/7). Donor darah ini diikuti ratusan orang dari berbagai kalangan.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani dituntut konsisten dalam mengungkap soal sosok berinisial T. Sosok itu disebut-sebut seagai pengendali judi online di Tanah Air yang kebal terhadap hukum.
ICW ingatkan pansel capim kpk tidak mengistimewakan mereka yang mendaftar berlatar belakang penegak hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyasar pengembalian kerugian negara di kasus LNG Corpus Christi Liquefaction, LLC (CCL) dan PT Pertamina (Persero)
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemberantasan korupsi.
APARAT penegak hukum (APH) yang memiliki perspektif gender dan sensitivitas terhadap korban, sangat dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dianggap mendiskreditkan Kepolisian dan Kejaksaan menyusul pernyataannya yang menyebut masih ada ego sektoral di di lembaga penegak hukum
Para korban anak harus mendapatkan pendampingan hukum dan perlindungan dari ancaman, intimidasi, dan teror yang bisa terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved