Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad menilai upaya presiden terpilih Prabowo Subianto merangkul semua partai bergabung ke pemerintahan akan ditolak oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Sikap konsistensi sang ketua umum dalam mengkritik kecurangan tahapan pemilu 2024 jadi faktor PDIP tidak akan bergabung ke pemerintahan selanjutnya.
"Dari sikap ketegasan Bu Megawati menyikapi perselisihan hasil suara di Mahkamah Konstitusi. Dengan kritik yang disampaikan banyak sekali mulai dari abuse of power lalu juga menyinggung etika. Itu sikap penegasan luar biasa dari Megawati," kata Nyarwi saat dihubungi, Selasa (16/4).
Menurutnya, kritik itu juga bagian dari suara basis pemilih PDIP di akar rumput. Nyarwi justru melihat terlalu beresiko jika PDIP bergabung ke pemerintahan karena bisa ditinggal basis pemilihnya.
Baca juga : Prabowo Disarankan Minta Izin ke Megawati untuk Pinang Gibran jadi Cawapres
"Sangat beresiko kalau PDIP atas nama kompromi dengan narasi baik sekalipun, misalnya atas dasar gotong royong dan pembangunan bangsa kemudian meninggalkan basis pendukungnya. Saya kira PDIP tidak akan mengambil resiko seperti itu," jelasnya.
Meskipun ada hubungan baik antara Prabowo dan Megawati, Nyarwi justru melihat PDIP akan menentukan konsistensinya bisa tetap berada di luar pemerintahan.
"Tidak ada masalah PDIP dengan Gerindra, lalu Prabowo dan Megawati. Tapi politik tidak melihat relasi personal saja, tapi harus mempertimbangkan kecenderungan basis pemilih dan orientasi ideologi," jelasnya.
Nyarwi menilai upaya Prabowo untuk meniadakan oposisi dengan merangkul semua partai politik bisa mematikan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, perlu ada partai di luar pemerintahan yang jadi penyeimbang kebijakan.
"Dan PDIP sekarang menemukan momentum untuk menunjukan orientasikan dirinya. Publik masih berharap ada entitas politik yang juga berjalan di luar pemerintahan yang jadi penyeimbang," jelasnya. (Mal/Z-7)
Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik di Jakarta. Kesiapan sarana dan prasarana serta keamanan di Jakarta jauh lebih baik dan lengkap dibandingkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia dan Rusia.
Prabowo dalam pertemuannya dengan Putin juga menyampaikan minatnya untuk mengirim lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan di universitas-universitas Rusia.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
DALAM dunia politik, hubungan persahabatan sering kali menjadi kompleks dan dinamis. Beberapa tokoh politik menunjukkan meskipun ada perbedaan pandangan, persahabatan tetap terjaga.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tak setuju dengan dua revisi undang-undang (UU) yang tengah bergulir di DPR yakni RUU Polri dan RUU TNI
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved