Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui sejak awal pemerintah telah memberi dukungan di Pemilu 2024. Namun, kata Tito, dukungan itu tidak bermaksud intervensi atau ikut campur, tetapi memberikan dukungan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tidak mungkin bisa bekerja sendiri.
Hal itu diungkapkan Tito Karnavian di Komisi II DPR RI saat rapat kerja atau rapat dengar pendapat (RDP) dengan penyelenggara pemilu, termasuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pada Senin (25/3).
“Di antaranya adalah, yang diawali dengan penyusunan data kependudukan, ini sesuai dengan Undang-Undang, mulai data kependudukan DAK2 dan DP4, memberikan hak akses secara penuh kepada KPU untuk ke dukcapil, jemput bola perekaman KTP elektronik dan lain lain,” ucap Tito dalam rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/3).
Baca juga : Sah! Pj Gubernur Papua Pegunungan dan Bangka Belitung Dilantik di Jakarta
“Kemudian pada saat pelaksanaan kampanye, kita juga memberikan dukungan selain TNI-Polri, juga ada linmas di sana. Perlindungan masyarakat yang merupakan jejaring pemda dan Satpol PP,” tambahnya.
Kemudian, Tito mengeklaim pada saat pencetakan dan distribusi logistik jugag terutama ke percetakan pemerintah tak ikut campur. Tetapi KPU meminta dukungan distribusi kepada pemerintah daerah, terutama di daerah-daerah yang sulit daerah terpencil.
Bahkan, kata Tito, penyelenggara pemilu meminta dukungan karena kekurangan kendaraan operasional.
(Z-9)
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Baru 144 Pemda yang telah mengeluarkan Instruksi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio serta Surat Keputusan (SK) untuk Tim/Satgas/Pokja PIN Polio.
Masalah pangan terutama beras adalah masalah yang sangat vital karena berkaitan erat dengan stabilitas politik dan keamanan. Karena itu, mau tidak mau peningkatan produksi harus dilakukan
Untuk yang dari ASN, TNI, Polri sebelum tanggal 22 September penetapan mereka sudah harus mengundurkan diri, atau berhenti dari jabatannya.
Waktu pelantikan tak perlu terus diundur, sementara kepala daerah terpilih sudah siap untuk dikukuhkan.
Tito minta daerah segera menandatangani atau menyalurkan NPHD untuk kebutuhan pilkada.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved