Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Taufik Basari atau Tobas menegaskan bahwa Partai NasDem siap dan akan menjadi bagian dari hak angket dan interpelasi.
“Kalau partai NasDem sejauh ini kita siap dan akan menjadi bagian dari hak angket. Yang paling penting kan konkritisasinya saat ini kita sedang mempersiapkan juga tanda tangan-tanda tangan dari setiap anggota fraksi partai NasDem,” tegas Tobas di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/3).
“Sehingga tidak perlu diragukan lah posisi dari Partai NasDem,” tambahnya.
Baca juga : NasDem: Hak Angket Bisa Perbaiki Kualitas Pemilu
Tobas mengakui jika pengajuan hak angket ini harus melibatkan lintas fraksi. Ia pun menghormati PDIP sebagai inisiator hak angket.
Intinya, kata Tobas, NasDem saat ini masih terus mempersiapkan diri dan pihaknya juga menunggu komunikasi dan bahan dokumen yang dibutuhkan dengan PDIP untuk pengajuan hak angket.
‘Setelah mereka siap dan kita sudah matangkan komunikasinya ya sesegera mungkin bisa berlanjut,” ujar Tobas.
Baca juga : Syahganda: Ketua Umum NasDem Harus Pimpin Gerakan Hak Angket DPR
Tobas menyebut hingga saat ini komunikasi dengan pihak PDIP terus berjalan. Yang jelas, kata Tobas, NasDem menyatakan siap untuk mengawal hak angket.
“Cuma tetap butuh koordinasi komunikasi dan kebersamaan dengan fraksi-fraksi lain itu penting karena kita juga harus melakukan hak angket ini harus terukur. Jangan sampai kemudian tidak memiliki persiapan yang matang untuk melanjutkan langkah-langkah ini,” tuturnya.
(Z-9)
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
PKB dorong Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka ketuai pansus angket haji
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7).
Pembentukan Pansus Hak Angket mengacu pada hasil Timwas Haji DPR di Mekkah, Arab Saudi. Tujuannya, mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PKS Wisnu Wijaya Adi Putra menyetujui usulan hak angket pengawasan haji.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Deklarasi mengusung Yoyok Sukawi tersebut berlangsung di Semarang, Sabtu (27/7) malam, dihadiri jajaran pimpinan parpol pengusung di tingkat Kota Semarang, Jawa Tengah.
Parpol tidak memiliki hak mengintervensi kepemimpinan DPD
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Anies telah mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem untuk maju di Pilkada Jakarta.
FENOMENA korupsi politik atau praktik korupsi yang dilakukan oleh figur politik dimulai dari proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kotor
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved