Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JURU Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Seno Bagaskoro turut menyoroti naiknya suara Partai Solidaritas Indonesia yang ada di sistem sirekap KPU. Diketahui, suara PSI pada pekan lalu (25/2) masih di angka 2,5 persen. Kini melesat menjadi 3,31 persen pada Minggu (2/3).
Seno menyebut kenaikan suara yang cukup signifikan itu merupakan anomali yang kembali terjadi di sistem sirekap.
“Iya, kami kira perhatian publik sekarang juga sedang menyoroti, ya, tentang anomali di sistem sirekap. Salah satunya yang sekarang jadi perhatian terkait lonjakan drastis suara salah satu partai (PSI),” kata Seno kepada Media Indonesia, Sabtu (2/3).
Baca juga : Banyak Hilangkan Surat Suara, Migrant Care Dorong KPU Audit Logistik Metode Pos
Dengan peningkatan suara menjadi 3,13% dalam hasil perhitungan sirekap, PSI memperoleh 2.402.268 suara pada Pileg 2024. Data ini diumumkan pada Sabtu (2/3), pukul 15.00 WIB.
Dengan persentase tersebut, PSI kini bersaing ketat dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang mencatatkan 3,97% dengan 3.042.928 suara.
Perhitungan suara saat ini mencapai 541.324 dari total 823.236 tempat pemungutan suara, dan persentase dukungan untuk PSI terus meningkat. Peluang PSI untuk masuk ke parlemen dapat terwujud jika tren peningkatan suara mereka berlanjut. Saat ini, ambang batas suara untuk mendapatkan fraksi di DPR adalah 4%. (Z-8)
Bawaslu ingatkan KPU soal penggunaan Sirekap untuk Pilkada
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) bakal memutakhirkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan untuk Pilkada Serentak 2024.
perbaikan yang bakal dilakukan pihaknya adalah pembacaan angka pada formulir C Hasil menjadi data pada tabel di aplikasi Sirekap
HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyinggung soal Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) saat sidang sengketa pemilihan legislatif atau Pileg 2024, Rabu (8/5).
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved