Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Fraksi NasDem di DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengapresiasi upaya Bawaslu DKI Jakarta dan Satpol PP DKI dalam membersihkan alat peraga kampanye (APK) di periode masa tenang.
Hingga hari kedua masa tenang, Senin (12/2), Nova menyebutkan kondisi Jakarta sudah cukup bersih dari APK.
"Saya lihat sudah bagus. Sudah menyeluruh. Jadi benar-benar seperti memasuki masa tenang, dua hari lagi menuju pemilu.
Baca juga : 309 Ribu APK Dibersihkan Satpol PP di Hari Kedua Masa Tenang
Gerakan yang sangat bagus dari Satpol PP dan Bawaslu," kata Nova saat dihubungi Media Indonesia, Senin (12/2).
NasDem pun turut berkolaborasi dengan petugas gabungan dari Bawaslu DKI dan Satpol PP DKI untuk menurunkan APK.
"Kader-kader NasDem juga tersebar di beberapa wilayah bersama keterlibatan Satpol PP dan partai-partai lain juga," ujarnya.
Baca juga : Satpol PP Janji Jakarta Bersih dari APK di Masa Tenang
Di sisi lain, ia menyoroti proses daur ulang sampah APK di Jakarta. Ia berharap daur ulang tersebut dilakukan dengan optimal. Pemprov DKI tidak boleh membiarkan sampah-sampah APK hanya ditumpuk di TPST Bantargebang.
"Nah, artinya yang baiknya sih mungkin didaur ulang. Tidak menjadi ditumpuk begitu saja di Bantargebang. Karena kalau sampai hanya ditumpuk nanti terurainya lama," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI itu.
Ia juga menilai, Dinas LH harus menyiagakan petugas pengolahan sampah APK yang cukup besar mengingat sampah APK pada pemilu tahun ini juga cukup besar. Ia khawatir, jika tidak dibantu dengan petugas yang banyak, daur ulang sampah APK akan membutuhkan waktu lama dan menghambat proses pengolahan sampah harian di Jakarta.
Baca juga : Parpol Harus Turunkan APK Pemilu 2024 Sebelum Masa Tenang 11 Februari
"Sehari saja, sampah di Jakarta sudah 7.800 ton apalagi ditambah itu. Jadi memang perlu menugaskan banyak petugas," tandasnya. (Z-5)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Petugas yang melakukan penertiban terkendala dengan minimnya alat bantu seperti kendaraan crane dan tenaga ahli, yang diperlukan untuk melakukan pencopotan baliho.
KPU Kota Bandung setidaknya membutuhkan waktu dua hari untuk menurunkan semua alat peraga kampanye (APK) Pilwakot Bandung dan Pilgub Jawa Barat (Jabar).
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, mengingatkan di masa tenang ini sudah tidak boleh lagi melakukan kampanye.
CALON Gubernur Jakarta nomor urut tiga Pramono Anung bertemu dengan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, bersama keluarga
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membeberkan ada dua potensi pelanggaran di masa tenang Pilkada Serentak 2024.
Di beberapa lokasi tim gabungan menyisir APK berukuran kecil dan sedang di ruas Jalan Linggaya. Sementara baliho ukuran besar masih dibiarkan, karena kesulitan untuk menurunkannya
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved