Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
LEBIH dari 50 dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terjadi dalam kurun sekitar hampir tiga minggu. Hal itu berdasarkan pemantauan di 10 provinsi.
“Ada 53 dugaan kecurangan pemilu yang telah kami verifikasi. Masih ada juga yang sedang diverifikasi,” kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pemilu Curang Almas Sjafrina dalam konferensi pers di Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (12/2).
Almas memerinci 22 dugaan kecurangan terkait pemilihan legislatif (pileg). Kemudian 21 dugaan kecurangan terkait pemilihan presiden (pilpres) dan lima dugaan kecurangan terkait pileg-pilpres.
Baca juga : Presiden Jokowi Tegaskan tidak akan Ikut Kampanye
“Pileg-pilpres misalnya yang terjadi dalam kampanye akbar partai X, di dalamnya disertai kampanye dari calon presiden atau calon wakil presiden,” jelas dia.
Almas menyebut ada lima dugaan kecurangan yang masuk kategori lain. Contohnya masalah netralitas penyelenggara pemilu.
“Kami yakin masih banyak kecurangan yang tidak ter-capture,” papar peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.
Baca juga : Pencalonan Gibran Problematik, Bukti Kecurangan dan Cawe-cawe Jokowi
Pemantauan dilakukan di 10 provinsi di Indonesia, yakni Aceh, Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selanjutnya Banten, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.
Temuan tersebut berdasarkan pemantauan periode 25 Januari 2024 hingga 10 Januari 2024. Metodenya dengan menerjunkan dua pemantau di masing-masing provinsi dan mengumpulkan informasi dari media sosial serta media massa. (Z-5)
Baca juga : Aiman Witjaksono akan Ajukan Praperadilan Terkait Penyitaan Ponsel
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Bawaslu antisipasi potensi munculnya kecurangan saat pemilu ulang
KUASA hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Patra M Zen menilai kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terlapor kliennya itu harus segera diselesaikan melalui Dewan Pers.
POTENSI kecurangan saat penyelenggaraan Pilkada 2024 diprediksi lebih marak terjadi ketimbang pada Pemilu 2024 lalu.
KPU bakal memperkuat kepemimpinan penyelenggara daerah, guna menghindari adanya kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi saat pilpres tak terulang di pilkada.
Residu dugaan kecurangan-kecurangan pilpres belum sepenuhnya hilang
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
PAKAR psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kasus bunuh diri dikalangan personel kepolisian memiliki tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat sipil.
MASYARAKAT sipil menginginkan agar Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe di kontestasi Pilkada 2024 dan agar presiden berhenti melanjutkan praktik nepotisme di pilkada.
Masyarakat diberikan hak untuk mengelola kawasan hutan sebagaimana perizinan yang diberikan kepada swasta.
KOALISI Masyarakat Sipil merespons pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait multifungsi TNI. Mewakili koalisi, Gufron Mabruri menyayangkan komentar tersebut.
Muhammad Farhan, anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, meyakini bahwa keterlibatan publik akan meningkatkan kecukupan beleid Revisi UU Penyiaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved