Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengerahkan seluruh personilnya untuk melakukan patroli khusus di masa tenang. Adapun masa tenang Pemilu 2024 akan dimulai pada 11 Februari dan berakhir pada 13 Februari.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Benny Sabdo menyatakan, patroli itu dilakukan pada masa tenang demi mencegah para peserta Pemilu melakukan pelanggaran seperti pembagian uang atau serangan fajar.
"Ada patroli pengawasan yang dilakukan jajaran," ungkap Benny saat dikonfirmasi, Jumat (9/2).
Baca juga : Bawaslu Ingatkan Caleg tidak Lakukan Politik Uang Jelang Masa Tenang
Jajaran Bawaslu di DKI dari tingkat provinsi, kota kabupaten, hingga kelurahan serta 30 ribu petugas pengawasan TPS akan dikerahkan dalam patroli tersebut.
Benny pun berharap para peserta pemilu maupun masyarakat dapat bersikap bijak dalam masa tenang tersebut.
"Masa tenang harapannya harus sesuai aturan atau regulasi. Tidak boleh ada aktivitas kampanye. Peserta harus tenang sehingga masyarakat bisa berkontemplasi untuk menjatuhkan pilihan demi kemajuan bangsa ini. Tidak ada aktivitas kampanye dan tidak ada politik uang dan juga sama-sama menjaga kondusifitas di DKI Jakarta," jelas Benny.
Baca juga : Bawaslu: Masa Tenang adalah Masa Paling Tidak Tenang
Pihaknya juga berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk menurunkan alat peraga kampanye (APK) dimulai pukul 00.00 pada 11 Februari nanti.
"Mulai sekarang sudah kita cicil penurunan APK terutama di lokasi-lokasi yang dilarang dan membahayakan seperti JPO, di trotoar, dan di pohon serta tiang listrik karena mengganggu estetika juga," imbuh Benny. (Z-8)
Baca juga : PB PMII Desak KPK dan Bawaslu Periksa Zulkifli Hasan Terkait Dugaan Politik Uang
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Bawaslu) menegaskan pemberi dan penerima uang selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sama-sama terancam pidana.
Polri mencegah transaksi narkoba masuk ke ranah politik atau dikenal sebagai narkopolitik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-Indonesia
FENOMENA korupsi politik atau praktik korupsi yang dilakukan oleh figur politik dimulai dari proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kotor
PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu banyak dikritisi oleh lembaga pemantau pemilu. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2024 memiliki begitu banyak catatan
Ada kecenderungan strategi yang dipakai dalam pilkada nanti akan sama dengan strategi yang digunakan saat Pemilu dan Pilpres 2024 kemarin.
THE Economist Intelligence Unit (EIU) masih menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat berdasarkan indeks demokrasi 2023 yang dirilis pada Februari lalu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved