Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Pelaksana tugas (Plt) Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) menggantikan Mahfud MD yang mundur. Penunjukkan Tito dikritisi karena netralitasnya pada Pemilu 2024 diragukan.
"Penunjukkan Tito Karnavian sebagai Plt Menkopolhukam tentu menimbulkan tanda tanya. Sebab, Tito yang diyakini sebagai orangnya Joko Widodo tentu akan sulit netral dalam pemilu 2024," kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga, Sabtu (3/2).
Padahal, kata dia, sorotan utama publik belakangan ini adalah terkait netralitas aparat dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Penunjukkan Tito sebagai Plt Menkopolhukam dinilai berpeluang semakin meningkatkan keraguan masyarakat mengenai netralitas aparat pemerintah dan penyelenggara pemilu.
Baca juga : Ini Alasan Jokowi Tunjuk Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam
"Karena itu, sebaiknya Jokowi menunjuk pengganti Mahfud MD dengan sosok yang dapat diterima mayoritas Indonesia. Hal itu diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu pulih kembali," ungkapnya.
Menurut dia, tanpa kepercayaan masyarakat, hasil pemilu akan diragukan banyak pihak. Hal itu, kata dia, akan mempengaruhi legitimasi hasil pemilu itu sendiri.
"Bila ini terjadi, tentu capres yang terpilih nantinya tidak akan legitimet. Presiden seperti itu tidak akan mampu secara maksimal mengajak rakyat untuk sama-sama membangun negeri tercinta," tuturnya. (Z-1)
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Baru 144 Pemda yang telah mengeluarkan Instruksi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio serta Surat Keputusan (SK) untuk Tim/Satgas/Pokja PIN Polio.
Masalah pangan terutama beras adalah masalah yang sangat vital karena berkaitan erat dengan stabilitas politik dan keamanan. Karena itu, mau tidak mau peningkatan produksi harus dilakukan
Untuk yang dari ASN, TNI, Polri sebelum tanggal 22 September penetapan mereka sudah harus mengundurkan diri, atau berhenti dari jabatannya.
Waktu pelantikan tak perlu terus diundur, sementara kepala daerah terpilih sudah siap untuk dikukuhkan.
Tito minta daerah segera menandatangani atau menyalurkan NPHD untuk kebutuhan pilkada.
Jokowi mengatakan kemenangan Indonesia atas Thailand 1-0 diraih atas kerja keras dan semangat juang yang sangat menginspirasi.
Jokowi juga mengaku belum mengetahui kapan sidang kabinet akan digelar di IKN. Pasalnya, sejumlah menteri masih berada di luar negeri.
Presiden Joko Widodo bakal meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol di IKN.
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Agus mengungkapkan dirinya telah mengingatkan sejak awal bahwa proyek IKN itu bisa dijalankan asalkan perencanannya matang dan dilakukan dengan proses yang benar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved