Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menerangkan mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menkopolhukam merupakan bentuk mosi tidak percaya pada pemerintahan Jokowi. Menurutnya, saat ini Mahfud tidak lagi punya beban untuk menyerang pemerintah.
“Mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menkopolhukam merupakan pukulan politik, sekaligus bentuk mosi tidak percaya terhadap kredibilitas pemerintahan Jokowi,” tegas Khoirul, dalam rilis yang diterima Media Indonesia, Rabu (31/1).
“Berkali-kali melakukan serangan terbuka terhadap kepemimpinan Jokowi di debat-debat Pilpres sebelumnya, Mahfud kini tidak lagi memiliki beban moral-etik jika dirinya hendak melakukan serangan lagi pada pemerintahan, dimana ia berada di dalamnya selama ini,” tambahnya.
Baca juga : Jokowi Bakal Temui Mahfud MD Usai Kunjungan Kerja
Keputusan Mahfud, kata Khoirul, tampaknya juga sudah ditunggu-tunggu Jokowi. Ia menilai Jokowi risih lantaran tokoh yang selama ini ia percaya sebagai Menkopolhukam kini justru berbalik menyerang pemerintahan yang ia pimpin, karena perbedaan arah kepentingan politik praktis.
Keputusan Mahfud untuk mundur ini juga merepresentasikan sikap PDIP yang saat ini kian lantang menyatakan perang terbuka pada Jokowi.
Khoirul mempertanyakan apakah tujuh pos Menteri dan Wakil Menteri PDIP di kabinet Jokowi saat ini juga akan diminta mundur, ataukah tetap diarahkan untuk bertahan di pemerintahan Jokowi.
Baca juga : Sindiran Guntur Soekarnoputra ke Jokowi Bisa Rugikan PDIP
Jika ternyata PDIP memilih membiarkan para Menteri dan Wakil Menterinya bertahan di pemerintahan, hal itu mengindikasikan terjadinya inkonsistensi sikap politik PDIP.
“PDIP seolah terkesan nyari aman dan nyaman jelang pertempuran politik 2024 ini,” terangnya.
Mundurnya Mahfud, lanjut Khoirul, akan memberikan keleluasaan ruang dan narasi bagi Mahfud untuk mengonsolidasikan basis kekuatan dan dukungan baru, terutama dari undecided voters.
Baca juga : Jokowi Hormati Keputusan Mahfud MD akan Mundur
“Mahfud tidak akan lagi terkungkung oleh tanggung jawab jabatan dan protokoler. Akankah berdampak secara elektoral atau tidak, akan sangat bergantung pada narasi lanjutan, intensitas serangan dan sosialisasi pasca keputusan politik ini,” ujarnya.
Khoirul menyebut kekosongan kursi Menkopolhukam pasca mundurnya Mahfud tidak bisa dibiarkan terlalu lama.
“Jokowi perlu menambah awak di pemerintahan untuk mengantisipasi jika isu mundurnya sejumlah menteri kian mengancam stabilitas pemerintahannya,” tandasnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD berpendapat, posisi Indonesia semestinya berempati terhadap Iran.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved