Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GAYA kampanye salah satu kandidat presiden yang kerap dilakukan dengan emosional, disertai ungkapan marah dan hujatan disebut turut memprovokasi pendukung menjadi emosional dan tidak rasional serta memicu fanatisme.
Munculnya ancaman, intimidasi, teror yang bahkan dilakukan masyarakat kepada politikus atau capres kubu lawan, seperti yang dialami Anies Baswedan baru-baru ini, ditengarai berkaitan erat dengan narasi-narasi bernuansa kekerasan yang dilontarkan para elite.
Menanggapi itu, aktivis di Lingkar Mahasiswa Semanggi Klaudias Vieri Hendriko, mengatakan seorang pemimpin itu bisa dinilai dari banyak hal utamanya tentu keteladanan.
Baca juga : Anies Bertekad Jadikan Ambon Kota Musik Dunia
Menurutnya, calon pemimpin harus bisa talk the talk, juga walk the talk. Menyampaikan apa yang baik pada masyarakat sesuai dengan etika dan norma yang ada.
Baca juga : Anies Baswedan Soroti Kesulitan Rakyat Mendapat Legalitas Lahan
“Sebagai seorang tokoh publik, apalagi calon presiden Pak Prabowo seharusnya mengetahui kata-katanya bisa mempengaruhi masyarakat / publik dalam dua sisi negatif dan positif tergantung bagaimana tindak-tanduknya,” tegas Vieri kepada Media Indonesia, Senin (15/1).
Vieri menyayangkan sikap Prabowo yang belum menjadi presiden saja sudah memprovokasi dan bersikap reaktif, bahkan tidak terima dikritik serta terkesan merendahkan paslon lainnya.
“Bagaimana masyarakat akan merespon? Saya rasa itu kata yang tidak layak dan tidak pantas untuk dikatakan seorang pemimpin yah,” tandasnya. (Z-8)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved