Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan momen Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDIP merupakan titik pisah partai banteng dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Khoirul menerangkan suasana HUT PDIP 2024 kali ini berbeda karena terkesan kelabu, agak tegang, dan pidato Megawati kali ini juga sangat berbeda dari pidato-pidato sebelumnya.
Selain menjelaskan tentang nilai-nilai dan filosofi kebenaran dalam laku kekuasaan, materi pidato Megawati kali ini juga cukup banyak diisi dengan materi-materi curhat dan keluh kesah
Baca juga: Anies Dimaki Prabowo, Apakah Tertuju pada Jokowi Juga?
“Meskipun sama sekali tidak menyebut nama Jokowi, namun materi-materi pidato Megawati sebenarnya berisi sentilan dan pukulan politik yang dialamatkan pada pribadi Jokowi,” ungkap Khoirul kepada Media Indonesia, Kamis (11/1).
“Misalnya, ketika Mega menjelaskan bahwa penentu capres-cawapres adalah Parpol, bukan yang lain. Mega jelas sedang menyinggung Jokowi yang telah menggunakan kekuasaan untuk mengutak-atik, cawe-cawe, hingga melemahkan kedaulatan partai-partai politik,” tambahnya.
Selain itu, kata Khoirul, penjelasan Mega yang memberikan tugas kepada capres-cawapres juga tampaknya ditujukan sebagai klarifikasi tentang konsep "petugas partai" yang belakangan digugat Jokowi.
Baca juga: Approval Rating 80,2%, Keberpihakan Jokowi Penentu Pilpres
Hal itu dikonfirmasi oleh tudingan-tudingan Mega yang protes pada praktik kekuasaan dimana hukum dipermainkan, kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang, hingga melanggar etika dan moral politik untuk melanggengkan kekuasaan.
“Mega juga mencoba memukul perilaku kekuasaan saat ini dengan menggunakan ekspresi keras "No, no, no!" yang ia ulang tiga kali,” tegasnya.
Khoirul menilai ekspresi keras Megawati itu mengindikasikan "banteng ketaton" atau "banteng yang terluka", yang siap ngamuk kepada pihak yang melukainya.
“Statemen Megawati ini tampaknya menjadi penegasan titik pisah antara PDIP dengan Jokowi,” tuturnya.
Khoirul menyebut Mega secara resmi telah memainkan peran kekuatan oposisi. Megawati lagi-lagi menuding terjadinya praktik kekuasaan saat ini yang mirip Orde Baru, sebuah kekuatan politik yang menjadi musuh bebuyutan dalam sejarah perkembangan PDIP dan karir politik Megawati.
Praktik kekuasaan mirip Orba ia contohkan dengan adanya intimidasi jelang Pemilu, lemahnya penyelenggara Pemilu, netralitas TNI, Polri, praktik politik pecah belah, dan lainnya,” tandas Khoirul.
(Z-9)
Target utama partai ini adalah mengulang kemenangan besar yang pernah diraih di Bandung
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved