Jokowi Desak Percepatan Digitalisasi di Sisa Masa Pemerintahan

Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran menterinya memaksimalkan sisa waktu pemerintahan untuk mempercepat penerapan digitalisasi pelayanan. Ia menegaskan bahwa transformasi digital menjadi sebuah keharusan di era seakrang.

"Transformasi digital menjadi keharusan dan keterpaduan layanan digital pemerintah harus betul-betul kita lakukan," ujar Presiden Jokowi membuka Sidang Kabinet Paripurna terkait Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1).

Kepala Negara berpesan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Abdullah Azwar Anas untuk menyederhanakan ribuan platform di kementerian/lembaga. Aplikasi-aplikasi yang muncul jangan hanya muncul untuk sekadar mengisi proyek saja. Semua aplikasi pelayanan pemerintahan harus dibuat sederhana dan lebih berguna.

Baca juga: Kumpulkan Kades di Serang, Jokowi Diduga Lakukan Konsolidasi Jelang Pilpres

Menpan-Rebiro juga diminta untuk mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis digital dan mengonsolidasikan semua sistem dalam satu portal nasional. Presiden juga menekankan pentingnya keamanan digital.

"Saya minta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga ikut mendukung percepatan transformasi melalui Perum Peruri yang menjadi government technologi nasional," ucapnya.

Baca juga: Anies Terkejut dengan Komentar Jokowi Soal Debat

Meski memerintahkan adanya percepatan, Jokowi mengingatkan para menterinya untuk tidak boros dalam belanja infrastruktur digital. Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan efektif.

"Karena yang paling penting pemborosan belanja infrastruktur digital harus dicegah dan keamanan digital harus terus ditingkatkan," tandasnya. (Z-11)