Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menekankan jangan main-main perihal pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Terlebih ada dugaan soal simulasi surat suara untuk simulasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang hanya menyertakan dua pasangan capres-cawapres.
"Saya malah belum tahu belum dengar. tetapi, sudah lah kita tidak usah main main begini, begini tunjukkan apa adanya," kata Anies di Ciamis, Jawa Barat, Kamis, 4 Januari 2024.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta supaya dalam pelaksanaan pemilu tidak ada hal yang diupayakan untuk diotak-atik. Khususnya ketika menyebut calon yang berkontestasi seperti kasus dugaan simulasi surat suara tersebut.
Baca juga : Jelang Debat, Anies dapat Wejangan dari Syaugi hingga Sutiyoso
"Kalau jumlahnya 3 calon ya sebut 3, kalau 8 ya sebut 8 calon jadi buat apa di otak atik seperti itu tidak menghormati rakyat," ucap Anies.
Baca juga : Koalisi Perubahan Yakini Kemampuan Debat Anies Baswedan
Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menemukan surat suara pilpres yang hanya menyertakan 2 kolom paslon di sejumlah daerah. Antara lain, di Solo, Jawa Tengah dan Banten.
Di Solo, kertas suara untuk simulasi Pilpres 2024 hanya menampilkan gambar 2 paslon, yakni paslon 1 dan paslon 2. DPC PDI Perjuangan Solo telah memprotes hal ini.
Sementara itu, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyampaikan bahwa surat suara untuk simulasi Pilpres 2024 yang hanya menyertakan 2 paslon, semakin menambah keraguan atas kredibilitas KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2024.
"Saya yakin orang awam pun cerdas, sangat tahu bahwa aneh simulasi semacam ini. Dalam hati saya bertanya, apakah kita masih punya confident terhadap profesionalitas KPU melakukan simulasi, mengadministrasi, dan mengelola Pemilu ini," tutur Todung. (Z-8)
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved