Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menekankan jangan main-main perihal pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Terlebih ada dugaan soal simulasi surat suara untuk simulasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang hanya menyertakan dua pasangan capres-cawapres.
"Saya malah belum tahu belum dengar. tetapi, sudah lah kita tidak usah main main begini, begini tunjukkan apa adanya," kata Anies di Ciamis, Jawa Barat, Kamis, 4 Januari 2024.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta supaya dalam pelaksanaan pemilu tidak ada hal yang diupayakan untuk diotak-atik. Khususnya ketika menyebut calon yang berkontestasi seperti kasus dugaan simulasi surat suara tersebut.
Baca juga : Jelang Debat, Anies dapat Wejangan dari Syaugi hingga Sutiyoso
"Kalau jumlahnya 3 calon ya sebut 3, kalau 8 ya sebut 8 calon jadi buat apa di otak atik seperti itu tidak menghormati rakyat," ucap Anies.
Baca juga : Koalisi Perubahan Yakini Kemampuan Debat Anies Baswedan
Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menemukan surat suara pilpres yang hanya menyertakan 2 kolom paslon di sejumlah daerah. Antara lain, di Solo, Jawa Tengah dan Banten.
Di Solo, kertas suara untuk simulasi Pilpres 2024 hanya menampilkan gambar 2 paslon, yakni paslon 1 dan paslon 2. DPC PDI Perjuangan Solo telah memprotes hal ini.
Sementara itu, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyampaikan bahwa surat suara untuk simulasi Pilpres 2024 yang hanya menyertakan 2 paslon, semakin menambah keraguan atas kredibilitas KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2024.
"Saya yakin orang awam pun cerdas, sangat tahu bahwa aneh simulasi semacam ini. Dalam hati saya bertanya, apakah kita masih punya confident terhadap profesionalitas KPU melakukan simulasi, mengadministrasi, dan mengelola Pemilu ini," tutur Todung. (Z-8)
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved