Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam menyorot potensi korupsi dalam program makan siang dan susu gratis yang diperkirakan menggunakan anggaran hingga Rp400 triliun per tahun.
"Bagi kelompok masyarakt dengan kategori miskin dan hampir miskin tentu program-program yang sifatnya transaksional akan menjadi insentif elektoral yang sangat memadai, tapi kan yang dibutuhkan masyarakat umum itu bagaimana kemudian program-program itu membawa dampak langsung pada pembangunan ke depan,” kata Umam lewat keterangan yang diterima, Senin (1/1).
Baca juga: 21 Program Dinilai Lebih Realistis Dibanding Makan Siang Gratis
Lebih lanjut kata Umam, program-program dengan embel-embel gratis kontestan Pilpres 2024 menguntungkan dari sisi insentif elektoral. Namun, ia menyebut aspek prioritas penyusunan program harus diperhatikan oleh para kandidat.
Hal tersebut disampaikan Umam menanggapi fenomena munculnya program-program dengan embel-embel gratis untuk masyarakat di Pilpres 2024.
Ia menilai, prgram-program gratis tersebut berkaitan langsung dengan kekhawatiran masyarakat mengenai mahalnya harga-harga kebutuhan.
"Kita memiliki struktur masyarakat yang sekitar 40 persen yang terkategori miskin atau hampir miskin dalam kategori World Bank (Bank Dunia), tetapi kemudian kelompok itu harus dipetakan betul, mana yang berhak mendapat uluran tangan negara, mana yang tidak.
Baca juga: Timnas Amin Utamakan Pendidikan Gratis Ketimbang Program Makan SIang
Mengenai program makan siang dan susu gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Umam menyinggung transformasi ekonomi negara-negara Asia Timur yang disebutnya bertumpu pada penguatan sumber daya manusia.
"Untuk transformasi ekonomi, hal yang diperlukan adalah meletakkan penguatan basis pendidikan yang terintegrasi dengan industri," pungkasnya.
Senada,juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD Chico Hakim mempertanyakan penyusunan prioritas anggaran di balik program makan siang gratis. Menurutnya, banyak hal yang harus diprioritaskan seperti pembangunan puskesmas di desa dan insentif guru keagamaan.
"Apakah (makan siang gratis) itu bisa tersaring? Apakah itu tidak akan menjadi mubazir jika anak-anak mampu di sekolah-sekolah itu tidak berminat memakan makan siang gratis?" kata Chico.(P-3)
Pemerintah harus memastikan bahwa skema penerapan pgoram makan gratis tidak memberatkan masyarakat
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, sudah dianggarkan sebesar Rp71 triliun dan sudah dikalkulasikan
Mengantuk setelah makan merupakan gejala food coma” atau Postprandial somnolence.
KPK masih belum mengetahui detail pengadaan makan siang gratis untuk anak sekolah itu. Pencegahan dinilai penting karena calon proyek itu mencakup seluruh sekolah di Indonesia.
Perlu fungsi check and balances. Penyelenggaraan negara itu memang perlu dikawal.
Sebagian anggaran makan siang gratis yang ditaksir mencapai ratusan triliun itu dapat dialokasikan untuk melakukan diplomasi.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemalsuan dokumen dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
MANTAN Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) Djoko Dwijono dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau MBZ pada 2016-2017.
SUAMI Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri mengakui sudah menyandang status tersangka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved