Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan dugaan kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengawasi distribusi logistik Pemilu. Kasus baru ini ditemukan di daerah yang tidak jauh dari Jakarta.
"Ada satu laporan ada pengiriman logistik KPU tidak ada pengawasan sama sekali (dari KPU)," ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (28/12).
Bagja menyebut hanya ada satu supir truk yang melakukan distribusi logistik. Bahkan, truk tersebut sempat ditinggal saat supir tengah mencari alamat gudang logistik.
Baca juga: Pemprov tidak Beri Izin, KPU DKI Batal Jadikan Wisma Atlet Gudang Logistik
Bagja menekankan setiap distribusi logistik harus diawasi secara ketat. Meski bukan surat suara.
"Akan terjadi permasalahan jika temen-temen KPU tidak terbuka dan tidak menghubungi aparat keamanan setempat untuk kemudian mengawal distribusi logistik KPU," jelasnya.
Baca juga: KPU Bandung Barat Antisipasi Cuaca Untuk Distribusi Logistik Pemilu
Bagja meminta KPU dapat segera berbenah dalam mengawasi proses distribusi logistik. Pasalnya ia masih mengantongi beberapa temuan lainnya.
"Ada beberapa hal lain yang perlu kami sampaikan kepada publik namun masih dalam hal yang kami kaji dulu. Karena ada hal yang sensitif," pungkasnya. (Medcom/Z-6)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved