Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERNYATAAN tentang Presiden Joko Widodo melakukan intervensi penegakan hukum di KPK dinilai akan semakin menambah gaduh jika presiden tidak memberikan keterangan atau penjelasan kepada publik.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mengatakan sebaiknya Jokowi angkat bicara untuk menjelaskan kepada publik tentang informasi yang menyasar dirinya.
"Sebaiknya memang presiden terbuka dan memberikan keterangan tentang hal ini. Agar publik tidak semakin bertanya-tanya," ujarnya, Sabtu (2/12).
Baca juga: Eks Penyidik KPK: Intervensi Presiden adalah Perbuatan Koruptif
Dia mengatakan jika tidak ada wadahnya jika presiden memberikan penjelasan kepada DPR apalagi jika itu dilakukan atas dasar pemanggilan.
"Tidak ada salurannya kalau itu tapi penjelasan kepada publik itu penting," lanjutnya.
Baca juga: Eks Penyidik KPK: Agus Rahardjo Sempat Mau Mundur Tangani Kasus E-KTP Akibat Intervensi Jokowi
Sementara itu, pakar politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al-Hamdi menilai pernyataan yang yang disampaikan oleh mantan pimpinan KPK Agus Rahardjo semakin membuktikan intervensi kepala negara yang melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
"Perlu sekali Agus menjelaskan lebih rinci keterangannya itu dan disertai bukti-bukti soal seorang presiden intervensi. Bisa saja juga untuk panggil presiden walau tidak ada medianya. Tapi yang penting adalah presiden memberikan penjelasan kepada publik," ungkapnya.
Jika dibiarkan publik bisa merasa selama ini tidak melihat karakter sebenarnya dari pemimpin yang pernah dipilih secara demokratis. Sehingga akan menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan dan memunculkan citra negatif yang selama ini hanya kalangan tertentu yang mengetahui. (Sru/Z-7)
DPW NasDem Sulsesl ajak masyarakat SIgi menangkan AHmad Ali - Abdul Karim
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
Partai NasDem resmi mengusung Sekretaris Pribadi (Sespri) Iriana Jokowi yakni Sendi Fardiansyah maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor.
NasDem gandeng OJK dan universitas perangi judol dan pinjol di lingkungan kampuas
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Indonesia mengecam dibunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, dengan serangan rudal yang ditembakkan drone di kediamannya di Teheran, Iran.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyelenggaraan sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana.
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa transformasi digital khususnya di bidang ekonomi dan keuangan adalah hal yang sangat krusial.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved