Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menggelar peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023. Papua menjadi salah satu wilayah yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan Hakordia diperingati sebagai semangat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, kinerja penegak hukum maupun pemerintah dalam menghapuskan sikap korup harus bisa dirasakan masyarakat.
"Pemberantasan korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat," kata Johanis melalui keterangan tertulis, Rabu (15/11).
Baca juga: Di ASEAN-PAC 2023, Firli Bicara Pentingnya Pendidikan Antikorupsi
Johanis menyebut pemberantasan korupsi yang baik bakal memberikan imbas positif bagi masyarakat. Salah satunya yakni pembangunan yang berjalan dengan maksimal. "Kehadiran pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah," ujar Johanis.
Johanis juga meminta seluruh pemerintah daerah memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi dalam momen Hakordia tahun ini. Memaksimalkan sistem pencegahan diyakini sebagai solusi jitu.
Baca juga: KPK Undang Polda Metro Jaya dan Mabes Polri Bahas Kasus Pemerasan SYL
"Kinerja pemberantasan korupsi di daerah belum lah optimal. Sudah banyak yang dilakukan oleh Pemda, namun tidak sedikit agenda yang belum selesai. Perlu upaya konsisten untuk membangun dan mempertahankan ekosistem antikorupsi di daerah," ucap Johanis.
Penjabat (Pj) Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun meminta masyarakat tidak hanya mengandalkan pemerintah maupun penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Sebab, kata dia, harus diemban oleh semua pihak.
Dia juga meminta seluruh pihak memahami bahaya korupsi. Penegasan dinilai perlu karena dampak tindakan kotor itu dirasakan banyak orang.
"Sebab, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara dan daerah, tetapi juga merusak moral, menciptakan ketidaksetaraan dan penghambat perkembangan berkelanjutan," tutur Ridwan. (Z-3)
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto telah menyusun strateginya dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun mendatang termasuk upaya pemberantasan korupsi.
Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo menilai kondisi darurat korupsi di Indonesia merupakan hasil dari kebijakan pemimpinnya. Sebab pemberantasan korupsi langsung dipimpin presiden.
PEMERINTAH melalui Satgas Pemberantasan Judi Online tengah melakukan upaya pencegahan untuk melindungi masyarakat, salah satunya menyasar langsung para pemain bukan menargetkan bandar.
Menghentikan perjudian online harus dilakukan secara komprehensif melibatkan semua pihak. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi III DPR Johan Budi (JB), Kamis (27/6).
Satgas judi online tidak akan efektif kalau tidak menyentuh bandar-bandarnya,
PadaJuni 2022, prevalensi stunting di Kotawaringin Barat mencapai angka 6,33% atau jauh lebih rendah dari target nasional sebesar 14% di tahun 2024.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemalsuan dokumen dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
MANTAN Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) Djoko Dwijono dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau MBZ pada 2016-2017.
SUAMI Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri mengakui sudah menyandang status tersangka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved