Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Serentak 2024. Hasil itu diungkapkan usai KPU RI melaksanakan rapat pleno tertutup dalam rangka penetapan pasangan capres cawapres sebagai peserta Pemilu 2024.?
Selanjutnya, KPU bakal melaksanakan tahapan pengundian nomor urut pasangan capres-cawapres yang telah resmi menjadi paslon.
Menanggapi itu, Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Antonius Subianto Bunjamin menganjurkan kepada masyarakat agar tetap berpegang teguh pada perdamaian.
Baca juga: KPU Jamu Tiga Paslon Capres-Cawapres Gala Dinner Sebelum Kocok Nomor Urut
Ia pun mengingatkan pemerintah agar menggunakan politik kebenaran dan harus netral pada Pemilu 2024. Apalagi, kata Antonius, pertaruhan demokrasi ke depan sangat serius, bukan hanya untuk menjadi pembahasan angin lalu.
“Masyarakat kita anjurkan yang terpenting adalah kedamaian. Kita boleh berbeda tetapi ketika seorang yang tidak kita kehendaki menang, kita harus dukung,” ungkap Antonius di Gedung KWI, Jakarta, Selasa (14/11).
Baca juga: Bawaslu dan DKPP Didorong Periksa Komisioner KPU soal Pencawapres Gibran
Antonius menyebut tahun 2024 akan menjadi tahun yang suhu politiknya tinggi.
“Khususnya yang terkait pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif,” ujar Antonius saat ditemui di Gedung KWI, Jakarta, Selasa (14/11).
Tingginya suhu politik tersebut, kata Antonius, rentan terhadap ancaman konflik horizontal yang dipicu oleh kepentingan politik sesaat dan diperparah oleh penyalahgunaan media informasi untuk menyebar kebohongan, fitnah, bahkan permusuhan.
Maka, Antonius mewakili para uskup mengingatkan akan bahaya politik identitas berdasarkan suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA).
“Para uskup mengingatkan bahaya politik SARA yang rawan dimanfaatkan oleh para kontestan politik,” tegasnya.
Antonius menerangkan persoalan pemilu jadi perhatian khusus KWI. Pihaknya pun mengaku sudah mendapatkan ajakan bertemu dari ketiga calon presiden.
“Para calon sudah meminta dari timnya untuk ketemu dengan kita dan kita menerima semuanya. Justru berharap dengan pertemuan itu mereka punya niat baik untuk bangsa dan negara kita,” tegasnya.
“Jadi kita ajak calon itu mari, karena umat kita tersebar di tiga kelompok ini, jadi kita tidak bisa memilih salah satu. Pilihlah berdasarkan hati nurani. Ketika masuk ke ruang itu, pilih sesuai hati nurani. Karena yang hanya tahu hanya diri dan Tuhan. Kita dorong pilih ke TPS tapi pilih sesuai hati nurani,” tandasnya. (Ykb/Z-7)
Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, menyoroti adanya tren penguasa yang menerabas konstitusi demi kepentingan kelompok.
KWI juga mengajak aparat keamanan untuk benar-benar menjadi pengayom bagi semua warga dan selalu mengedepankan cara-cara humanis dalam menghadapi aksi massa.
PADA Perayaan Natal Nasional 2024, Gereja Katedral Jakarta mengangkat tema ‘Marilah Kembali ke Betlehem’.
Sekretaris Eksekutif KWI Romo Paulus Christian Siswantoko mengenang sosok Romo Benny ketika masih bertugas bersama-sama di KWI, menyebutnya sebagai pribadi yang baik dan peka.
Ketua KWI Mgr Antonius Subianto Bunjamin berharap para calon presiden tidak saling menjelekkan.
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved