Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Serentak 2024. Hasil itu diungkapkan usai KPU RI melaksanakan rapat pleno tertutup dalam rangka penetapan pasangan capres cawapres sebagai peserta Pemilu 2024.?
Selanjutnya, KPU bakal melaksanakan tahapan pengundian nomor urut pasangan capres-cawapres yang telah resmi menjadi paslon.
Menanggapi itu, Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Antonius Subianto Bunjamin menganjurkan kepada masyarakat agar tetap berpegang teguh pada perdamaian.
Baca juga: KPU Jamu Tiga Paslon Capres-Cawapres Gala Dinner Sebelum Kocok Nomor Urut
Ia pun mengingatkan pemerintah agar menggunakan politik kebenaran dan harus netral pada Pemilu 2024. Apalagi, kata Antonius, pertaruhan demokrasi ke depan sangat serius, bukan hanya untuk menjadi pembahasan angin lalu.
“Masyarakat kita anjurkan yang terpenting adalah kedamaian. Kita boleh berbeda tetapi ketika seorang yang tidak kita kehendaki menang, kita harus dukung,” ungkap Antonius di Gedung KWI, Jakarta, Selasa (14/11).
Baca juga: Bawaslu dan DKPP Didorong Periksa Komisioner KPU soal Pencawapres Gibran
Antonius menyebut tahun 2024 akan menjadi tahun yang suhu politiknya tinggi.
“Khususnya yang terkait pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif,” ujar Antonius saat ditemui di Gedung KWI, Jakarta, Selasa (14/11).
Tingginya suhu politik tersebut, kata Antonius, rentan terhadap ancaman konflik horizontal yang dipicu oleh kepentingan politik sesaat dan diperparah oleh penyalahgunaan media informasi untuk menyebar kebohongan, fitnah, bahkan permusuhan.
Maka, Antonius mewakili para uskup mengingatkan akan bahaya politik identitas berdasarkan suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA).
“Para uskup mengingatkan bahaya politik SARA yang rawan dimanfaatkan oleh para kontestan politik,” tegasnya.
Antonius menerangkan persoalan pemilu jadi perhatian khusus KWI. Pihaknya pun mengaku sudah mendapatkan ajakan bertemu dari ketiga calon presiden.
“Para calon sudah meminta dari timnya untuk ketemu dengan kita dan kita menerima semuanya. Justru berharap dengan pertemuan itu mereka punya niat baik untuk bangsa dan negara kita,” tegasnya.
“Jadi kita ajak calon itu mari, karena umat kita tersebar di tiga kelompok ini, jadi kita tidak bisa memilih salah satu. Pilihlah berdasarkan hati nurani. Ketika masuk ke ruang itu, pilih sesuai hati nurani. Karena yang hanya tahu hanya diri dan Tuhan. Kita dorong pilih ke TPS tapi pilih sesuai hati nurani,” tandasnya. (Ykb/Z-7)
Ketua KWI Mgr Antonius Subianto Bunjamin berharap para calon presiden tidak saling menjelekkan.
Kegiatan itu bertujuan mengedukasi peserta untuk cerdas bermedia sosial dengan membuat produksi-produksi konten yang berasaskan Pancasila dan konten positif lainnya
"Literasi digital juga penting untuk meningkatkan keamanan digital dan menghindari risiko seperti penipuan, phising dan pencurian identitas."
Literasi digital itu digelar untuk pemuda Katolik agar memiliki pemahaman tentang Cerdas Bermedia Sosial dengan membuat konten yang berasaskan Pancasila
Isilah ruang digital kita dengan konten-konten positif dan karya yang baik agar ranah digital ramah dan aman bagi siapa saja.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved