Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang melayangkan surat teguran kepada Partai Golkar Kota Tangerang, karena diduga telah melakukan kampanye sebelum waktunya.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarullah, bahwa pada saat pelaksanaan hari ulang tahun partai berlambang beringin ke 59 di Lapangan Achmad Yani beberapa waktu lalu, ditemukan adanya beberapa pelanggaran.
Salah satunya, kata dia menggunakan bendera partai yang bertuliskan nama dan nomor calon legislatif serta kaos calon legislatif yang diberikan tanda paku pada nomor calon tersebut.
Baca juga : Bawaslu Ingatkan Caleg tidak Curi Start Kampanye
Sehingga, tambah dia, kegiatan tersebut diduga melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023, tentang kampanye pemilihan umum.
Baca juga : Ketua Bawaslu Tersadung Dugaan Pelanggaran Etik
"Temuan ini berdasarkan laporan dari petugas Bawaslu yang ada bawah, bahwa Partai Golkar telah mencuri start kampanye," ujar Komarullah, Senin (6/11)
Atas temuan itu, lanjutnya, Bawaslu Kota Tangerang melakukan klarifikasi dengan cara memanggil sekretaris Panitia Pelaksana HUT Golkar ke 59, Rusdi Alam.
Hasil dari pemanggilan tersebut, tambahnya, diakui adanya kegiatan yang mengarah pada kampanye sebelum pada waktunya.
"Pak Rusdi mengakui semua itu lantaran tidak mampu membendung atribut yang dibawa oleh para caleg," tandasnya.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, sambung Komarullah, Bawaslu Kota Tangerang mengirimkan surat teguran kepada DPD Golkar Kota Tangerang, agar tidak mengulang pelanggarannya.
"Surat teguran agar tidak mengulang pelanggaran itu, kami kirimkan ke DPD Golkar Kota Tangerang pada Kamis, 2 November 2023 lalu," ungkapnya.Mudah-mudahan kata dia, pelanggaran tersebut tidak terulang lagi.
Ditanya apa sanksi jika partai berwarna kuning tersebut melanggar lagi, Komarullah enggan menjawab. Ia hanya mengatakan 'Ya kita lihat lagi berdasarkan hasil pemanggilan atau pemeriksaan".
Sementara itu, ketua DPD Golkar Kota Tangerang, Sachrudin mengatakan, pihaknya sudah menerima surat teguran dari Bawaslu. Dan mudah-mudahan, katanya kejadian tersebut dijadikan sebagai pembelajaran oleh para kader Golkar, mengingat jauh hari sebelum pelaksanaan HUT Golkar ke 59 sudah diingatkan agar tidak membawa atribut yang bernuansa kampanye.
"Intinya acara itu peringatan ulang tahun Golkar ke 59. Jadi semua itu juga tanpa sepengetahuan kita," pungkas Sachrudin yang juga Wakil Wali Kota Tangerang. (Z-8)
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Ketua DPD II Golkar Maluku Tenggara Nus Kei meninggal dunia akibat ditikam. Golkar mendesak polisi usut tuntas dan tangkap pelaku.
Sarmuji menilai posisi yang diemban Bahlil saat ini sangat menantang, mengingat gejolak perang di berbagai belahan dunia telah mengganggu rantai pasok energi internasional.
Musda harus menjadi momentum krusial untuk melahirkan strategi nyata dalam menjawab tantangan zaman, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan ekonomi daerah.
Soedeson menyoroti perbedaan mendasar antara istilah perampasan, penyitaan, dan pemulihan aset dari kacamata teori hukum.
Jaro Ade mengucapkan selamat dan terima kasih sebesar besarnya kepada seluruh panitia OC dan SC yang melaksanakan Musda dengan sukses dan kondusif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved