Koalisi Indonesia Maju Pilih Gibran untuk Beri Kesempatan ke Anak Muda

SEKJEN PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut adanya tekanan kekuasaan terhadap beberapa partai politik. Bahkan, ia menyebut ada beberapa 'kartu truf' ketua umum parpol yang sudah dipegang. Hal itu disebutkan Hasto pascaputusan MK soal batas usia capres dan cawapres.

Gibran Rakabuming Raka setelah MK mengeluarkan putusan soal batas usia minimal langsung digandeng oleh Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. 

Menanggapi yang disampaikan Hastol, politikus Partai Golkar, Nusron Wahid menepis pernyataan tersebut. Ia mengatakan Koalisi Indonesia Maju (KIM), khususnya Partai Golkar memilih Gibran dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak muda.

"Kami memilih Gibran karena memberikan kesempatan kepada anak muda agar memimpin bangsa Indonesia," ucap Nusron dalam keterangannya, Senin (30/10).

Nusron menegaskan, partainya memilih Gibran sebagai pendamping Prabowo bukan karena 'kartu truf', melainkan karena Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga Kartu Pra Kerja yang membawa kesejahteraan rakyat.

"Bukan karena kartu truf, tapi karena Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Pra Kerja, Kartu Anak Sehat, dan kartu lain yang membawa kemanfaatan dan kesejahteraan buat rakyat," ujar dia.

Baca juga:

> Anies Baswedan Percaya Jokowi Netral di Pilpres 2024

> Pernyataan Hasto PDIP Soal Kartu Truf Ketum Parpol Layak Ditelusuri

Lebih jauh, Anggota Komisi VI DPR itu juga membantah soal pernyataan yang menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak patuh terhadap konsitusi dan rakyat. Ia mengatakan, justru hal itu sebaliknya.

"Justru, Pak Jokowi taat dan patuh kepada konstitusi dan rakyat. Beliau tidak pernah pencalonan Gibran sebaga calon wapres sebelum ada landasan konstitusionalnya," lanjut Nusron.

Nusron menilai tidak ada istilah pembangkangan terhadap rakyat. Justru, Presiden Jokowi, katanya, ingin memenuhi panggilan rakyat, bukan panggilan partai.

Sebab menurutnya, dari awal Jokowi menjadi presiden dan Gibran menjadi Wali Kota Solo karena keinginan mengabdi dan melayani rakyat, bukan untuk mengabdi dan melayani partai. 

"Karena hakekat pemimpin adalah petugas rakyat bukan petugas partai," tandas dia. (Z-6)